REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Polemik penunjukan Komisaris Jenderal Polisi M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) terus bergulir. Banyak yang meragukan netralitas Iriawan dalam memimpin Jawa Barat, lantaran salah satu calon gubernur Jabar, Anton Charliyan yang juga berasal dari Kepolisian.
"Saya sampaikan salah satu tugas saya di sini yaitu mengawasi ASN, aparat sipil negeara agar netral saya akan tindak anak buah saya kalau tidak netral, saya memerintahkan untuk netral malah saya sendiri tidak netral kan lucu," kata Iriawan di Pos Pelayanan Mudik Cileunyi, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Rabu (20/6).
Dia mempertanyakan di mana bentuk ketidaknetralan dirinya. "Saya ke sini sudah jalan semua, kampanye sudah selesai dan debat. Tolong di sampaikan, jadi kalau nuduh orang berdasarlah," jelasnya.
Di sisi lain, Iriawan mengakui dirinya sebagai putra daerah yang akan mempertaruhkan nama baik dan kariernya selama 34 tahun di kepolisian dan Lemhanas. "Ya ga mungkinlah, kemarin saya disumpah dengan Alquran di sebelah kanan saya. Kayaknya nggak mendasar, jadi percaya sama saya, saya akan netral," tegasnya.
In Picture: Mantan Kapolda Metro Dilantik Jadi Pj Gubernur Jabar.
Sementara itu, tugas pertamanya sebagai Pj Gubernur Jabar telah dilakukan pada Selasa (19/6). Dia menghadiri rapat koordinasi KPU Jawa Barat dan Kabupaten/Kota sebagai pengarahan menjelang pilkada.
"Tadi malam saya rapat dengan KPU Provinsi Kota/Kabupaten saya ingin memastikan kesiapan para KPU di seluruh wilayah ada 16 Kabupaten/Kota provinsi semuanya," katanya.
Dia memastikan, seluruh logistik dan persiapan pilkada dapat berjalan dengan baik. Termasuk koordinasi dengan semua penyelenggara pilkada seperti ASN, Kepolisian, dan TNI. "Karena parameter keberhasilan adalah gimana masyarakat bisa menyerukan hak suaranya di TPS," tegasnya.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sumarsono, menampik dugaan penunjukan Komisaris Jenderal Polisi M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) dilatarbelakangi alasan politis. Menurutnya, tidak ada hubungan dilantiknya Iriawan dengan rencana pemenangan pasangan calon (paslon) tertentu di Pilkada Jabar 2018.
"Kalau kita lihat, paslon yang (diduga) didukung siapa? Paslon yang latar belakangnya dari TNI/Polri kan juga suaranya rendah juga toh. Saya kira ya tidak masuk akal kalau disangkutpautkan dengan tujuan memenangkan salah satu paslon dari TNI/Polri," ujar Sumarsono ketika dihubungi Republika, Senin (18/6).
Ikuti Whatsapp Channel Republika