REPUBLIKA.CO.ID, PADALARANG -- Pelantikan Penjabat Gubernur Jawa Barat, Komjen Pol Mochamad Iriawan menuai polemik di kalangan masyarakat. Meski begitu, calon Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi enggan menanggapi permasalahan tersebut. Sebab dirinya mengaku tidak memiliki otoritas untuk membahas hal tersebut.
"Pertama, Pj Gubernur itu subjek, saya objek. Saya kandidat calon wakil gubernur. Saya tidak memiliki otoritas dan tidak baik mengomentari Pj Gubernur," ujarnya kepada wartawan di Padalarang, Rabu (20/6).
Ia menuturkan, komentar dirinya terhadap Pj Gubernur Jawa Barat berupa persetujuan atau tidak setuju akan ditafsirkan sebagai politik. "Kalau setuju ada kepentingan, kalau tidak setuju saya dianggap terancam," ungkapnya.
Menurutnya, ia tidak ingin terlibat dalam polemik Pj Gubernur Jawa Barat dan turut serta mengomentari. Lebih baik, dia mengatakan agar bisa memenangkan pemilihan Gubernur 27 Juni mendatang dengan memanfaatkan sisa waktu berbuat baik kepada masyarakat.
Dirinya menambahkan, terkait dengan adanya kampanye hitam yang ditujukan kepadanya. Ia menanggapi hal tersebut dengan biasa-biasa saja. Sebab, sejak menjadi Wakil Bupati Purwakarta dulu, hal-hal semacam itu sering terjadi kepada dirinya.
"Saya biasa saja menghadapi serangan politik. Ini bumbu menghadapi kemenangan," ungkapnya. Dedi mengajak pihak-pihak yang melakukan kampanye hitam untuk beradu program dan gagasan. Daripada mencederai cara berpikir logis masyarakat.
"Jangan mencederai cara berpikir logis masyarakat seperti ada dukungan paranormal yang saya tidak kenal," ungkapnya.
Dirinya mengaku secara pribadi tidak akan melakukan upaya hukum kepada pihak-pihak yang melakukan kampanye hitam. Namun begitu, tim pemenangan sempat melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Jabar dan ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian.
"Nanti kita lihat, kalau orang yang memposting nemuin saya dan menyampaikan ada kesalahan, ada fitnah. Saya orangnya gak pernah ingin berpolemik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
