REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menuturkan publik harus memberikan kesempatan kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Mochamad Iriawan untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Namun, publik tetap bertanggung jawab mengawasinya.
"Saya yakin Bapak Iriawan akan berupaya dapat melaksanakan tugas sebagai Pj Gubernur Jawa Barat dengan sebaik-baiknya. Semuanya juga berharap agar demorkasi dapat dijalankan dengan baik," kata dia kepada Republika.co.id, Rabu (20/6).
Kendati demikian menurut Poengky, pengawasan tentu harus tetap berjalan. Bentuk pengawasan ini melalui mekanisme pengawasan internal dari Kementerian Dalam Negeri dan mekanisme pengawasan eksternal dari berbagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan.
"Antara lain dari DPRD, Ombudsman, KPK, dan Kompolnas. Dan dalam konteks Pilkada ada lembaga penyelenggara pemilu KPU dan pengawasnya termasuk Bawaslu dan Gakkumdu. Selain itu ada masyarakat dan media yang juga bertanggung jawab untuk mengawasi," ungkap dia.
Baca juga: Komjen Iriawan Janji Tunaikan Sumpah Sebagai Pj Gubernur
Perwira Tinggi (Pati) yang juga Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Komjen Mochamad Iriawan resmi dilantik sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. Ia menggantikan Ahmad Heryawan yang masa jabatannya sebagai gubernur Jawa Barat habis pada 13 Juni 2018.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Gedung Merdeka Bandung, Senin (18/6).
Pelantikan M Iriawan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Indonesia Nomor 106/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Masa Jabatan Tahun 2013-2018 dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Jawa Barat.
Baca juga: Istana: Urungkan Niat DPR Gunakan Hak Angket Iriawan
Sementara, Indonesia Police Watch (IPW) menyayangkan Polri membiarkan dirinya ditarik-tarik ke ranah politik praktis oleh elite tertentu. Termasuk membiarkan perwira tingginya (Pati) dijadikan penjabat gubernur di Jawa Barat. Menurut IPW, langkah tersebut justru lebih banyak buruknya bagi Polri.
"Lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya bagi Polri. Sebagai institusi penegak hukum, Polri harusnya konsisten menegaskan bahwa penunjukan patinya sebagai plt gubernur adalah tindakan yang melanggar undang-undang kepolisian," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan pers yang diterima, Rabu (20/6).
Neta melanjutkan, bila Polri sendiri melanggar undang-undangnya sendiri, maka dampaknya masyarakat akan sulit mempercayai institusi yang dipimpin Jenderal Polisi Tito Karnavian itu. "Bagaimana Polri bisa dipercaya jika elitnya membiarkan institusinya melanggar undang undangnya sendiri," ujarnya.
Publik, diakui Neta, memang tidak berdaya menghadapi pemaksaan Pati Polri menjadi penjabat Gubernur Jabar. Tapi menurut dia, publik akan melakukan perlawanan dengan tidak memilih paslon polisi dalam Pilgub 2018. Akibat lainnya, Polri dinilai semakin tidak profesional dan netralitasnya diragukan.
"Karena Polri sudah ikut-ikutan main politik. Situasi ini menjadi ancaman tersendiri bagi keamanan Pilkada 2018. Bagaimana pun manuver yang melibatkan Polri dalam kasus plt Gubernur Jabar ini akan membuat berbagai pihak merasa kesal dan bukan mustahil mereka bermanuver untuk mempermalukan kepolisian," ungkapnya.
Baca juga: 'Kepentingan Pemerintah Diakomodasi Lewat Plt Gubernur'
Sementara, Iriawan fokus pada tiga kegiatan selama memimpin pemerintahan Provinsi Jawa Barat. "Tugas skala prioritas yaitu mensuskeskan pilkada ini dan ini jadi taruhan saya dan memaksimalkan ini. Termasuk Asian Games nanti 13 venue. Saya harus mempersiapkan pelantikan Gubernur nanti sehingga nanti peralihan dari Pj ke gubernur bisa lancar," ujar Iriawan.
Meski begitu, penunjukannya yang menjadi kontroversi membuatnya harus meluruskan permasalahan tersebut. "Saya adalah bhayangkara sejati. Saya sebagai prajurit di perintahkan negara sebagai Pj dan juga tidak pernah terpikirkan dalam otak saya untuk jadi Pj Gubernur," jelasnya.
Iriawan tetap berpegang teguh dengan mempertaruhkan nama baik dan karirnya jika terbukti tidak netral. "Tapi saya akan menunjukan kepada negara, umum, dan warga Jawa Barat saya akan on the track bahwa saya akan memegang yang disumpahkan kemarin sewaktu pelantikan saya," jelasnya.
Baca juga: Kemendagri Jelaskan Soal Penunjukan Jenderal Polisi Aktif
Ikuti Whatsapp Channel Republika
