REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar ilmu politik dan pemerintahan dari Universitas Katholik Parahyangan, Asep Warlan Yusuf, menilai penunjukkan Komjen Pol M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) tak melanggar regulasi. Namun, menurutnya, penunjukan tersebut sangat kental muatan politiknya.

"Karena ini jelang pilgub, motif politik tentu saja ada, dan itu yang diasumsikan publik akan menguntungkan salah satu pasangan calon. Motif politik ini yang harus dicermati betul," ujar Asep, Selasa (19/6).

Penunjukkan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar pada akhirnya tak dapat terhindar dari spekulasi politik. Pasangan Hasanah yang didukung oleh PDIP adalah pasangan yang diduga bisa paling menguntungkan karena berasal dari kepolisian. Saat ini, kata dia, posisi politiknya berada pada urutan paling buncit menurut berbagai survei politik.

Baca juga: PJ Gubernur Jabar Minta Seluruh Pelaksana Pilkada Netral

Pasangan berikutnya yang dianggap akan mendapat misi politik dari penunjukkan tersebut adalah pasangan Ridwan Kamil dan Uu Rihzanul. Alasannya partai pendukung pasangan tersebut seluruhnya adalah partai pendukung pemerintahan Jokowi.

Pasangan tersebut, lanjutnya, menurut berbagai survei bersaing ketat dengan pasangan Dedi Mizwar dan Dedi Mulyadi. Sehingga, diduga memerlukan intervensi dari kekuasaan.

Kini, ujar Asep, Iriawan harus dapat menjawab kecurigaan publik atas kuatnya motif politik di balik penunjukkan dirinya sebagai PJ Gubernur Jabar tersebut. Setidaknya ada tiga hal yang perlu dibuktikan oleh Iriawan ke depan.

"Pertama, komitmen untuk menjaga netralitas. Kedua, kinerjanya tetap bagus dan melayani. Dan ketiga, akseptabilitas atas kinerjanya bisa diterima oleh publik," jelas Asep.

Ikuti Whatsapp Channel Republika