REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Transportasi penyeberangan di danau Toba, Sumatra Utara tidak sesuai dengan standar operasional. Inilah yang membuat kapal-kapal tersebut tidak memiliki data atau manifest penumpang yang diangkut.

Hal ini disampaikan Direktur Keuangan, Umum dan Publikasi Publik‎ Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba, John M Situngkir, terkait tenggelamnya Kapal Motor Sinar Bangun, Senin petang (18/6). "Kapal-kapal kayu milik masyarakat itu, saya naik kapal itu, kemudian berlayar. Saat berlayar baru ditarik biayanya dan dikasih karcisnya. Seharusnya, sebelum berangkat sudah didata penumpang melalui tiket," kata John, Selasa (19/6).

John mengatakan, selama ini, kapal motor milik usaha perorangan jauh dari standar pelayaran. Oleh karena itu, dia akan segera melakukan sosialisasi penerapan standar pelayaran transportasi danau Toba.

"Seharusnya kalau naik kapal terlebih dahulu membeli tiket dengan disertai asuransi. Jadi manifestnya ada. Kalau feri di danau Toba sudah memiliki tiket dan menjalani pelayaran sesuai dengan standar pelayaran," ujar dia.

John berharap insiden tenggelamnya KM Sinar Bangun dapat menjadi pelajaran bagi semua penyedia jasa transportasi penyeberangan di danau Toba. Dia meminta pemilik kapal bukan hanya mencari keuntungan, namun juga memenuhi standar ‎operasional penyeberangan di danau Toba.

Menurut John, kapal penyeberangan yang memenuhi standar harus memiliki manifest, tidak mengangkut penumpang melebih kapasitas, memiliki pelampung,
dan layak beroperasi. "Itu semua untuk lebih baik. Agar transportasi di danau Toba tertata lebih baik," kata John.

Ikuti Whatsapp Channel Republika