Senin 18 Jun 2018 20:03 WIB

Alasan Kemendagri Pilih Iriawan Meski Pernah Dipermasalahkan

Komisaris Jenderal Polisi Iriawan hari ini dilantik jadi Penjabat Gubernur Jabar.

Rep: Hartifiany Praisra/ Red: Andri Saubani
Komjen Pol Mochamad Iriawan mengucapkan sumpah jabatan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, saat dilatik oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Senin (18/6).
Foto: Republika/Edi Yusuf
Komjen Pol Mochamad Iriawan mengucapkan sumpah jabatan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, saat dilatik oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Senin (18/6).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Penunjukan Komandan Jenderal Polisi Muhamad Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat (Jabar) memang telah ramai diperbincangakan beberapa bulan lalu. Akhirnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar di Gedung Merdeka, Bandung pada Senin (18/6).

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menuturkan, polemik Iriawan sebagai Pj Gubernur kini tidak usah lagi dipermasalahkan. Ia menilai, pekerjaan Iwan saat ini sebagai Sekretaris Utama Lembaga Pertahanan Nasional, bukan sebagai Asisten Operasional Kapolri seperti saat dipermasalahkan pada beberapa bulan lalu.

"Pak Iriawan karena digeser sebagai Sestama Lemhanas, kemudian bintang tiga, posisinya dimungkinkan secata aturan sebagai Pejabat Gubernur karena dia termasuk jabatan sipil utama," ujar Sumarsono usai pelantikan.

Dia menilai, penunjukan Iriawan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002. "Saya kira Pak Iriawan diangkat menjadi gubernur bukan karena tupoksinya tapi karena posisi sebagai Sekretaris Utama Lemhanas. Jadi kuncinya adalah harus sama. Kalau Pak Iriawan Lemhanas, tidak menjabat apa-apa ya tidak bisa juga sebagai PJ Gubernur," tegasnya.

Di sisi lain, Sumarsono mengakui sosok Iriawan tepat untuk memimpin Jawa Barat. Seperti Iwan pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat, orang Jawa Barat asli dan kompetisi yang dimilikinya tidak diragukan lagi.

Kemendagri memang mengajukan tiga nama pada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. "Salah satunya Pak Iriawan dan lainnya pejabat eselon I Kemendagri, tapi karena mereka berdua tidak mengenal wilayah Jabar ya nggak pas lah," jelasnya.

Sama seperti Iwan, Sumarsono percaya bahwa Iriawan akan menjaga kenetralannnya dalam Pilkada Serentak pada pekan depan. "Pak Iriawan itu program utama dan komitmen utama adalah netralitas. Mereka menjamin netralitas dan tidak akan ada konflik interest. Bahkan kalau tidak netral dia siap ditarik kembali sebagai PJ Gubernur," tegasnya.

Dia meminta masyarakat, khususnya Jawa Barat dapat mendukung kepemimpinannya selama beberapa bulan ke depan. "Saya kira masyarakat jabar bangga memiliki gubernur yang juga orang sini," kata Sumarsono.

Iriawan mengaku akan bersikap netral dalam menghadapi Pemilihan Gubernur Jabar pada 27 Juni mendatang. Dia kini akan fokus menjalankan tugas gubernur termasuk memantau lancarnya pilkada.

"Kami akan mengawal pilkada ini, dengan estafet nanti akan memberikan pada gubernur definitif kami dan kami akan mengawasi ASN untuk netral, jelas itu prinsip kami, karena itu menjadi patokan kami menjabat," janjinya.

Iriawan juga mengaku siap mengemban jabatan sebagai Pj Gubernur Jabar selama beberapa bulan ke depan. "Kami harus melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, kerja keras, untuk Jawa Barat. Karena kita tahu Gubernur Pak Aher pada masanya tentu banyak berhasil memimpin Jawa Barat selama 10 tahun," jelas Iriawan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement