REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengaku terus memantau arus urbanisasi yang terjadi di DKI Jakarta. Ia meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) memastikan para warga daerah yang masuk ke Jakarta harus terdata.
"Kami juga ingin menyiapkan Dinas Dukcapil untuk pastikan mereka terdata," kata Sandiaga di Cipinang, Jakarta Timur, Senin (18/6).
Menurut Sandiaga, warga pendatang tak boleh terlantar di Jakarta. Ia akan memberikan keterampilan dan kemampuan agar mereka dapat mengikuti program-program yang dijalankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sekarang.
"Kita siapkan untuk memberikan kepastian terhadap keterampilan dan kemampuan mereka dengan program-program yang sudah dijalankan sekarang," ujar Sandiaga.
Dalam beberapa kali kesempatan, Politikus Partai Gerindra ini memang mengatakan kedatangan warga dari daerah tak bisa dihindari. Ia mengimbau mereka agar membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan kerja. Hal ini sangat diperlukan agar mereka bisa bertahan dan bersaing di Jakarta.
Seandainya mereka tidak dapat hidup di Jakarta, kata Sandiaga, Pemprov akan memberikan opsi-opsi khusus agar para pendatang tidak telantar. Namun, ia tidak menjelaskan opsi apa saja yang akan diberikan.
Sandiaga juga akan melakukan koordinasi dengan para ketua RT atau RW dan para pamong. Ia ingin kedatangan para pendatang tidak meningkatkan jumlah pengangguran dan warga miskin di Jakarta.
"Itu tujuan kita untuk memastikan angka kemiskinan turun satu persen, angka penggangguran bisa ditekan di angka lima persen," ujar Sandiaga.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo memprediksi arus urbanisasi tahun ini semakin berkurang. Menurut dia, saat ini desa-desa sudah banyak menyediakan lapangan kerja. Tak heran masyarakat pun cenderung memilih bekerja di desa.
"Kalau laporan yang saya dapat setiap tahun yang ke Jakarta itu berkurang. Karena masyarakat desa pada dasarnya lebih senang kalau kumpul dengan keluarga meski dengan pendapatan lebih kecil. Jadi banyak pembantu yang gak balik lagi," kata Eko, Senin (18/6).
Eko menjelaskan, saat ini banyak lapangan kerja tercipta melalui program-program pemerintah, seperti program padat karya ataupun Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades). Ini diyakini dapat mengurangi angka kemiskinan di desa dan akan mengurangi urbanisasi.
"Misalnya di kawasan Pandeglang aja itu dengan prukades bisa memberdayakan kurang lebih 200 ribu orang, belum yang lain di 200 kabupaten lainnya. Saya belum ada angka pasti namun pastinya mengurangi urbanisasi," kata Eko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
