REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Meski sebelumnya menuai polemik, pemerintah akhirnya melantik Komisaris Jenderal Polisi Muhamad Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat (Jabar) menggantikan Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018, Ahmad Heryawan. Pelantikan Iriawan diwarnai boikot Fraksi Partai Gerindra Jabar.
Menanggapi pemboikotan oleh DPRD Jabar fraksi Gerinda, Iriawan memaklumi hal tersebut sebagai bagian dari demokrasi. "Namanya demokrasi mungkin berbeda pendapat tapi tujuannya sama juga, yaitu untuk negara kita menjadi negara demokrasi yang tetap khususnya Jawa Barat," kata Iriawan usai pelantikan di Gedung Merdeka, Bandung, Senin (18/6).
Iriawan mengaku akan bersikap netral dalam menghadapi Pemilihan Gubernur Jabar pada 27 Juni mendatang. Dia kini akan fokus menjalankan tugas gubernur termasuk memantau lancarnya pilkada.
"Kami akan mengawal pilkada ini, dengan estafet nanti akan memberikan pada gubernur definitif kami dan kami akan mengawasi ASN untuk netral, jelas itu prinsip kami, karena itu menjadi patokan kami menjabat," janjinya.
Iriawan juga mengaku siap mengemban jabatan sebagai Pj Gubernur Jabar selama beberapa bulan ke depan. "Kami harus melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, kerja keras, untuk Jawa Barat. Karena kita tahu Gubernur Pak Aher pada masanya tentu banyak berhasil memimpin Jawa Barat selama 10 tahun," jelas Iwan.
Dia mengaku akan tetap mengemban tugas sebagai Pj Gubernur dengan sungguh-sungguh hingga Gubernur Jawa Barat terpilih dilantik. "Karena program sudah ada, kami hanya tinggal mengawal saja, perangkat kami sebagai SKPD, Polri kawan-kawan kami juga, teman-teman wartawan juga sahabat kami semua, sehingga sebetulnya dianggap berat ya berat tapi bisa melaksanakan ya insya Allah. Tentunya dukungan komponen yang ada di Jawa Barat," jelasnya.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dilaksanakan di Gedung Merdeka, Bandung pada Senin (18/6). Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari menyatakan, ketidakhadiran sejumlah anggota DPRD Jabar karena mendadaknya undangan yang masuk.
"Karena undangan baru disebar kemarin, tapi ini kan Pj Gubernur, siapa pun nantinya setah pelantikan akan digantikan oleh gubernur terpilih," ujar Ineu.
Baca: Soal Jenderal Jadi Pj Gubernur, Wiranto: Sudah tak Valid.