REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa, Pembanguan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menegaskan, salah satu fokus pemanfaatan dana desa adalah untuk penanggulangan stunting di desa. Sebab, setidaknya saat ini sebanyak 30 persen anak Indonesia berpotensi stunting.

"Saat ini dana desa saya fokuskan juga untuk mencegah terjadinya stunting," kata Eko di Jakarta, Rabu (6/6).

Dia mengatakan, tahun ini merupakan tahun keempat Kemendes PDTT mengemban amanat Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Dia pun mengklaim, selama empat tahun belakangan desa telah banyak mengalami perkembangan yang signifikan.

"Dana desa tahun 2018 yang telah dialokasikan pemerintah pusat adalah Rp 60 triliun yang disalurkan kepada desa melalui pemerintah kabupaten," jelas Eko.

Permasalahan stunting, kata Eko, sebagian besar adalah masalah ketidaktahuan, infrastruktur, dan kemiskinan. Tiga hal inilah yang harus dientaskan secara saksama.

Eko memberi contoh bagaimana keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdampak pada penanganan stunting di desa itu seperti di Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah. Desa tersebut berhasil mengelola kolam bekas peninggalan Belanda dan berhasil menghasilkan penghasilan hingga Rp 15 miliar per tahun.

"Kita ada potensi stunting dan itu adalah pekerjaan besar yang kalau tidak ditangani maka angkatan kerja kita tidak akan siap menyongsong Indonesia menjadi negara maju. Maka stunting menjadi pekerjaan rumah kita bersama," kata Eko.

Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai janin hingga kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika