REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik LIPI Hermawan Sulistyo mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus melakukan evaluasi internal pemerintahannya karena sejumlah proyek infrastruktur masih mangkrak. Padahal, infrastruktur merupakan salah satu program andalan dalam Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla (JK).
“Presiden harus melakukan evaluasi internal. Jangan sampai program Nawacita yang sudah disusun bersama pak JK, kandas di tangan menteri-menteri,” kata Hermawan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (25/5).
Hermawan mengatakan, belum lama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Irjen Kemenhub merilis ada 33 proyek infrastruktur di Kemenhub, mayoritas proyek pelabuhan yang mangkrak.
Puluhan proyek itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan nilai Rp 2,8 triliun. Di antaranya, 10 proyek pelabuhan di wilayah Sumatra, 12 proyek di Kalimantan, dua proyek di Jawa, satu di Sulawesi, tiga di Nusa Tenggara Timur (NTT), empat di Maluku, dan satu proyek pelabuhan di Papua.
Beberapa proyek infrastruktur yang mangkrak itu, diantaranya pembangunan Pelabuhan Tanjung Beringin, Pelabuhan Tanjung Berakit, Pelabuhan Dompak, Pelabuhan Mocoh, dan Pelabuhan Meranti di Sumatera, pembangunan Pelabuhan Pacita di Jawa Timur (Jatim), pembangunan Pelabuhan Matasiri, Pelabuhan Batatunjung, dan Pelabuhan Penajam Paser di Kalimantan, serta pembangunan Pelabuhan Sarmi di Papua.
Hermawan melanjutkan, pekerjaan infrastruktur di Ditjen Kemenhub, misalnya Menhub Budi Karya melalui Irjen Kemenhub memerintahkan ADTT (audit dengan tujuan tertentu) untuk menghentikan proses lelang paket pekerjaan perkeretaapian.
“Padahal, perkeretaapian ini menjadi kebanggaan Presiden Jokowi, karena dianggap transportasi yang murah, tepat, dan dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung,” kata Hermawan.
Hermawan menambahkan, bila poyek-proyek mangkrak di Kemenhub diikuti oleh kementerian-kementerian lainnya, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur, tentu dapat mengancam elektabilitas Jokowi. Selain itu, bisa menjadi peluru bagi lawan-lawan politik.
“Tantangan pemerintahan Presiden Jokowi adalah sejauh mana infrastruktur bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Tantangan tersebut sekaligus janji politik 5 tahun Presiden Jokowi yang terangkum dalam Nawacita,” ujar Hermawan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika