REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius berharap agar warga negara Indonesia (WNI) yang akan berangkat ke Turki atau Suriah bisa diinfomasikan terlebih dahulu. BNPT akan mencatat dan menghimpun data dari WNI maupun keluarga terdekat.
"Saya minta tolong diinformasi lebih awal supaya tahu saya. (Sekarang) Kan nggak dikasih tahu, tahu-tahu belakangan," ujar Suhardi di Istana Negara, Selasa (22/5).
Suhadi menuturkan, dia selama ini hanya mengetahui adanya WNI yang berangkat ke Suriah melalui Turki dari berbagai video di media sosial maupun pemberitaan. Hal itu membuat BNPT kesulitan mencari tau WNI tersebut ketika mereka pulang dari Suriah, karena jalan masuk ke Indonesia dari berbagai negara sangat banyak.
"Kalau diinformasikan awalkan bisa kita persiapkan," ujar Suhardi.
Dia menjelaskan, selama ini BNPT bekerja sama dengan Kementerian dan Lembaga lain melakukan deradikalisasi selama satu bulan untuk WNI dari Suriah yang ditakutkan memiliki pemahaman paham radikal. Jangka waktu tersebut dinilai kurang karena pemahaman radikal lebih sulit untuk dihilangkan dari pemikiran seseorang.
Pengawasan WNI tersebut pun semakin sulit karena setelah tiba di Indonesia biasanya mereka berpindah-pindah tempat tinggal karena urusan pekerjaan atau keluarga. "Jadi saya kontrak Mendagri agar dimonitor di mana mereka tinggal, bergaul dengan siapa, jangan sampai lepas karena saya nggak yakin hanya satu bulan (radikalisasi) ini jadi tidak radikal," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
