REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus berkomitmen mengentaskan kemiskinan di Indonesia melalui berbagai program. Hal itu menyusul adanya pandangan bahwa kemiskinan menjadi salah satu faktor berkembangnya radikalisme di Indonesia.
"Kami terus komitmen dengan adanya dana desa sebagaimana yang kita ketahui tahun ini kita fokus pada pengentasan kemiskinan. Seperti program padat karya tunai, pengentasan masalah stunting dan juga perbaikan kualitas layanan sosial dasar. Selain itu dana desa juga diarahkan untuk peningkatan produktifitas ekonomi desa, ungkap Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (18/5).
Menurut dia, program Kemendes PDTT juga difokuskan untuk prioritas peningkatan unggulan kawasan. Misalnya, pembuatan embung-embung untuk peningkatan produktivitas pertanian dan perbaikan nutrisi warga desa disertai penebaran benih-benih ikan di embung tersebut.
Dengan program-programtersebut, jelas dia, kemiskinan di perkotaan dan perdesaan pun setiap tahunnyamenurun. Pada September 2016 angka rerata kemiskinan masih dia ngka 10,70persen, lalu pada September 2017 angka rerata kemiskinan menurun menjadi10,12 persen.
"Tingkat PengangguranTerbuka (TPT) di perdesaan juga menurun lebih rendah dari pada perkotaan," kata Anwar.
Dari data BPS bulan Mei 2018, angka TPT di perkotaan menurun sebanyak 0,16 persen. Dari rerata TPT padaFebruari 2017 sebanyak 6,50 persen, menjadi 6,34 persen pada Februari 2018. Sementaraitu, angka TPT di perdesaan pun menurun sebanyak 0,28 persen, dari rerata TPTpada Februari 2017 sebanyak 4,00 persen, menjadi 3,72 persen pada Februari 2018.
Kendati begitu, dia menyebut,untuk mengentaskan kemiskinan dan radikalisme di Indonesia tidak cukup jika hanya mengandalkan program yang selama ini berjalan di Kemendes PDTT. Semua komponen seperti halnya pendidikan, kata dia, dinilai penting untuk saling bersinergi dan saling meningkatkan kinerja.
"Kefakiran itu bisa menjadi kekafiran, tentunya disulut dengan pendidikan yang tidak memadai. Jadi semua komponen harus bersinergi," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika