REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) mengomentari saling sindir antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terkait kebijakan subsidi BBM di era pemerintahanya masing-masing. HNW meminta keduanya untuk tidak membuat keadaan semakin tidak kondusif.
"Saya kira memang sangat diperlukan hadirnya para pimpinan negarawan Indonesia, mantan presiden atau mantan pimpinan lembaga negara untuk hadir menyejukkan warga bangsa. Untuk menghadirkan semangat untuk kemudian kita bersama-sama mengalahkan terorisme, mengalahkan keterpurukan ekonomi, mengalahkan beragam kondisi yang membuat orang khawatir dengan masa depan Indonesia," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (17/5).
Wakil Ketua MPR tersebut berharap SBY akan mengokohkan sikap kenegarawanannya untuk memberikan semangat bagi warga bangsa. "Karena beliau kan disitu juga mengatakan tidak baik kalau dibuka sekarang, malu katanya. Ya harusnya para pimpinan kita para mantan pimpinan negara memberikan keteladanan kenegerawanan yang unggul," katanya.
Selain itu HNW menilai kritik SBY tersebut bisa saja mengganggu peta koalisi jika SBY terbawa perasaan terhadap kritikan Jokowi. Namun ia meyakini SBY tidak akan terbawa perasaan. "Ini kan bukan masalah baper-baperan (terbawa perasaan), masa kelas presiden pada baperan," tuturnya.
HNW juga menyarankan kepada semua pihak untuk fokus terhadap apa yang menjadi kewajiban dan kewenanganya masing-masing. "Saya kira tidak ada kewajiban untuk mengungkit-ungkit masa lalu, dan itu sudah dicontohkan juga pada Pak SBY ketika tidak mengungkit-ungkit masalahnya Bu Mega," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat menuliskan twit di akun twitternya @SBYudhoyono pada Selasa (15/5). Dalam twitnya SBY mengaku mengikuti percakapan publik, termasuk di media sosial terkait pernyataan Presiden Jokowi yang salahkan kebijakan SBY lima tahun lalu.
"Pak Jokowi intinya mengkritik dan menyalahkan kebijakan subsidi untuk rakyat dan kebijakan harga BBM, yang berlaku di era pemerintahan saya. *SBY*," tulis SBY.
Dalam cicitannya, SBY juga meminta para mantan menteri dan pejabat pemerintah di era SBY, para kader Demokrat dan konstituennya untuk tetap sabar. SBY menganggap dirinya tidak perlu menjelaskan karena dinilai tidak baik di mata masyarakat. Apalagi menurutnya saat ini Indonesia tengah menghadapimasalah keamanan, politik dan ekonomi.
"Justru kita harus bersatu padu. Juga makin rukun. Jangan malah cekcok & beri contoh yg tak baik kepada rakyat. Malu kita. *SBY*," katanya.
Baca Juga: Demokrat: Program Subsidi Era SBY Lebih Baik
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di seluruh daerah sudah dapat diterapkan di berbagai daerah di Indonesia. Hal itu bisa diterapkan saat pemerintah telah mencabut subsidi BBM.
Sedangkan, pada pemerintahan sebelumnya, terdapat subsidi BBM sebesar Rp 340 triliun. Namun, ia mempertanyakan mengapa BBM satu harga tak bisa diterapkan di seluruh daerah di Indonesia pada saat itu.
"Dulu subsidi Rp 340 triliun kenapa harga nggak bisa sama. Ada apa? Kenapa nggak ditanyakan? Sekarang subsidi sudah nggak ada untuk di BBM, tapi harga bisa disamakan dengan di sini. Ini yang harus ditanyakan. Tanyanya ke saya, saya jawab nanti. Ini yang harus juga disampaikan ke masyarakat," ujar Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
