REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar berharap DPR RI segera menyelesaikan revisi Undang-Undang terorisme. Agum menyebut kebutuhan akan UU tersebut sudah sangat mendesak karena semakin banyak jatuh korban nyawa dan korban luka-luka.
"Mangingat UU agak lemah sehingga penanganan terorisme menjadi lambat dan sudah jatuh banyak korban. Maka UU terorisme diperlukan agar ada payung hukum yang kuat memerangi terorisme," kata Agung melalui keterangan pers yang diterima Republika.co.id, Senin (14/5).
Agung yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional itu berharap setelah RUU terorisme menjadi UU terorisme, nantinya pemberantasan terorisme dapat tuntas sampai ke akar. Aparat kata dia dapat mencegah tumbuh kembangnya bibit-bibit terorisme di Indonesia.
Untuk penanganan kasus teror di Surabaya dan beberapa titik lainnya sejak kemarin sampau hari ini, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan RI era Presiden Gus Dur itu mengharapkan kepada aparat dari TNI dan Polri agar menjaga kesolidan.
Saat ini kerja sama Polri dan TNI yang solid adalah jaminan tegaknya NKRI berdasarkan UUD 45. Agum yakin ancaman sebesar apapun terhadap NKRI dapat diatasi selagi TNI dan Polri solid.
Kemudian sebagai salah satu purnawirawan TNI, Agum merasa dirinya terpanggil untuk turut serta proaktif membantu menanggulangi masalah radikalisme sesuai kapasitasnya. Agum mengajak para purnawirawan lainnya agar melakukan hal yang sama agar NKRI tidak mengalami nasib yang sama dengan negara-negara yang gagal akibat perang seperti Afganistan, Suriah, Irak dan Uni Soviet.
"Sebagai sesama komponen bangsa Indonesia yang cinta damai para purnawirawan tidak tinggal diam untuk ikut serta membantu sesuai kapasitas. Kita harus belajar dari peristiwa yang terjadi di Afganistan, Suriah, Irak dan Uni Soviet dan lain-lain." ujar Agum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
