REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hal-hal krusial yang belum selesai dalam pembahasan Revisi Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Terorisme diklaim Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto kini telah selesai. Di antaranya terkait dengan pelibatan TNI dalam menangani tindak terorisme.
"Ada dua hal yang krusial yang belum selesai, pertama definisi, sudah selesai. Kita anggap selesai dan ada kesepakatan. Kedua, pelibatan TNI bagaimana, sudah selesai juga. Dengan demikian maka tidak ada lagi yang perlu kita debatkan," ungkap Wiranto di rumah dinasnya di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/5).
Wiranto menjelaskan, TNI sudah memiliki UU dan di dalam UU tersebut dibenarkan pelibatan mereka dalam kegiatan apa pun di luar kegiatan pertahanan dan keamanan negara. Untuk melawan terorisme, kata dia, tidak bisa dengan sepotong-sepotong. Terorisme bergerak secara total, maka negara juga harus menghadapinya dengan total.
"Dan tidak mungkin kita punya kekuatan yang tidak bisa kita gunakan untuk mengelola terorisme yang menggunakan totalitas itu," ungkapnya.
Maka, tutur dia, logikanya adalah TNI harus dilibatkan dengan aturan-aturan tertentu. Ia pun menginginkan, jangan sampai ada kekhawatiran-kekhawatiran masa lalu, di mana TNI dianggap akan superior, akan kembali ke orde-orde sebelumnya, ada junta militer.
"Sudahlah itu saya kira, saya jamin tidak akan kembali ke sana. Itu sudah selesai masa itu," terang purnawirawan Jenderal berbintang empat itu.
Ia menerangkan, jangan sampai ada kegiatan terorisme seperti yang terjadi di Indonesia belakangan ini, TNI tidak boleh bergerak. Jika seperti itu, Wiranto mengibaratkan, aparat keamanan harus menghadapi terorisme dengan tangan terborgol.
"Itu kan tidak lazim, tidak bagus, kira-kira itu semangatnya begitu," lanjut Wiranto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika