REPUBLIKA.CO.ID, PASURUAN -- Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengungkapkan alasannya mendorong tujuh juta sertifikat tanah di seluruh Indonesia dapat diberikan kepada rakyat tahun ini. Sebab, dia menuturkan, setiap berkunjung ke kampung-kampung dan desa-desa, banyak warga yang mengeluhkan sengketa lahan.
Dia mengatakan kondisi ini berlangsung di semua wilayah, baik Sumatra, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, NTT, NTB, Papua, Bali, Maluku. “Selalu keluhannya masyarakat sengketa tanah, sengketa lahan di mana-mana,” saat memberi sambutan di acara penyerahan 4.065 sertifikat tanah di Gor Sasana Krida Anoraga, Jalan Raya Raci, Bendungan, Kraton, Raci, Bangil, Pasuruan, Sabtu (12/5).
Dia mengatakan sengketa lahan yang dialami masyarakat terjadi dalam berbagai level. “Masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan," ujar Jokowi.
Menurutnya, hal yang lebih mengenaskan, rakyat selalu kalah dalam sengekta tersebut karena tidak mempunyai sertifikat. Karena itu, Jokowi ingin menggeber pemberian sertifikat agar rakyat tidak selalu kalah saat menghadapi sengeketa lahan.
Setelah memegang sertifikat yang merupakan tanda bukti, dia mengatakan, hak hukum atas tanah bakal lebih mudah. “Ada yang gugat, bilang saja: ‘Ini tanah saya, milik saya, sertifikatnya ini’. Inilah kenapa agar sertifikat ini cepat diselesaikan. Agar rakyat tidak selalu kalah," kata Jokowi.
Pada kesempatan tersebut, Jokowi kembali menegaskan target tujuh juta sertifikat tanah dapat diberikan kepada rakyat di seluruh Indonesia tahun ini. Jokowi memasang target tersebut lantaran masih ada sekitar 80 juta tanah yang belum bersertifikat dan menjadi pekerjaan rumah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Dia menerangkan sebelumnya, pemerintah hanya bisa membagikan 500 ribu sampai 600 ribu sertifikat tanah di seluruh Indonesia dalam setahun. Setelah Jokowi melakukan kalkulasi, kekurangan 80 juta sertifikat berarti harus menunggu 160 tahun agar seluruh warga mendapatkan sertifikat.
“Sekarang tahun ini, target saya 7 juta sertifikat harus diberikan kepada rakyat," kata Jokowi .
Jokowi berjanji terus mendorong agar pelayanan penyaluran sertifikat tanah dari Kementerian ATR/BPN dapat dipercepat. Terlebih, menurutnya, itu merupakan sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam melayani rakyatnya.
"Makanya, Pak Menteri BPN pada Sabtu dan Minggu sering gak libur. Kanwil BPN juga Sabtu dan Minggu sering ga libur. Ya memang harus seperti itu melayani rakyat. Jangan ngurus sertifikat tanah saja bertahun-tahun sampai gak selesai-selesai," ujar Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
