REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan informasi tentang program rumah dengan uang muka (down-payment/DP) Rp 0 hanya akan disampaikan olehnya dan Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan. Ia menilai pihak-pihak terkait belum dapat memahami teknis program tersebut.
"Saya yang akan menyampaikan atau Pak Gubernur sendiri yang akan memberikan update tentang rumah dengan DP nol rupiah," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (11/5).
Menurut Sandiaga, Anies menginginkan siapapun yang terlibat dalam Program Rumah DP Nol harus memiliki strategi komunikasi yang baik. Informasi yang diberikan harus mudah dicerna oleh masyarakat. Hal itu belum terpenuhi oleh pihak-pihak yang saat ini menangani Program Rumah DP Nol.
"Ya bener Pak Gubernur ngedumel karena memang pemahaman dari kita belum maksimal," ujar Politikus Partai Gerindra tersebut.
Sandiaga menceritakan, dia telah berinisiatif membuat workshop tentang Rumah DP Nol bagi para awak media yang bertugas di Balai Kota. Sayangnya, para narasumber yang hadir tidak dapat memberikan penjelasan dengan baik. Ia memperhatikan kepala dinas dan kepala biro yang hadir masih belum memahami dengan baik materi yang mereka sampaikan.
Kurangnya pemahaman membuat informasi yang sampai kepada media dan masyarakat menjadi simpang siur. "Saya baca di-headline-nya juga bingung, tulisan kalian itu semua saya baca kadang-kadang juga bingung. Berarti pemahaman ini nggak lengkap," ujar dia.
Ia menampik kesimpangsiuran tersebut terjadi karena konsep Rumah DP Nol yang masih belum jelas. Menurut Sandiaga, konsep program itu sebenarnya sudah selesai. Menurut dia, filosofi program sudah jelas.
Ia menjelaskan, program Rumah DP Nol memberikan asistensi uang muka bagi warga DKI yang belum memiliki tempat tinggal. Sejak awal telah dinyatakan bahwa Pemprov DKI hanya mampu menyediakan 20 persen dari 250 ribu unit rumah yang dibutuhkan. Sisanya akan dipenuhi melalui kerja sama dengan dunia usaha, BUMD, maupun BUMN.
"Nggak ada pembicaraan mengenai kita akan sediakan 250 ribu unit, nggak pernah ada. Selalu bilang bahwa 250 ribu itu yang diperlukan oleh masyarakat. Pemprov paling bisa kerjakan 20 persen," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
