Rabu 09 May 2018 01:45 WIB

Gerindra akan Undang Ekonom ke Sekretariat Bersama

Sandiaga mengungkapkan sekretariat bersama tiga partai belum bisa disebut koalisi.

Rep: Sri Handayani/ Red: Reiny Dwinanda
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menghadiri peresmian Sekretariat Bersama (Sekber) antara Partai Gerindra bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Foto: Ali Mansyur
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menghadiri peresmian Sekretariat Bersama (Sekber) antara Partai Gerindra bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Tim Pemenangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dari Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan tim kerja di sekretariat bersama (sekber) kini sedang menggodok program-program ekonomi. Pihaknya akan mengundang para ekonom untuk berpartisipasi.

"Kan sekber itu menyiapkan platform ekonomi, aspirasi masyarakat, diskusi-diskusi, kami sudah mulai akan mengundang para ekonom-ekonom di sekber," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (8/5) malam.

Pria yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta itu megatakan, Partai Amanat Nasional (PAN) telah menyetujui untuk melengkapi kajian-kajian yang akan digunakan untuk memperkuat program ekonomi. Program ini akan digunakan oleh koalisi yang rencananya baru akan difinalisasi setelah melalui beberapa tahapan.

Menurut Sandiaga, tim kerja yang sekarang terbentuk antara Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan PAN belum bisa disebut koalisi. Ia menilai gabungan ketiga partai dalam satu sekber itu sebagai tim kerja yang berugas menyiapkan program ekonomi, menampung aspirasi masyarakat, dan menyelenggarakan berbagai diskusi.

Sandiaga mengatakan, detail program yang dibahas akan disampaikan oleh anggota tim pemenangan Pemilu Partai Gerindra M Taufik. Melalui program tersebut, Gerindra ingin memastikan semua aspirasi masyarakat dapat terserap.

Sandiaga menilai, selama ini pembangunan ekonomi tidak berjalan dengan baik. Lapangan kerja sulit diperoleh. Ia ingin koalisi yang terbentuk harus mampu menawarkan program yang lebih baik.

"Untuk penciptaan lapangan kerja, untuk memastikan harga bahan pokok tidak melonjak dan ekonomi bisa lebih bergerak dan pemerintahan yang bersih," kata dia.

Lulusan Universitas Wichita ini juga menilai pemerintahan sekarang belum mampu membersihkan korupsi. Hal ini terbukti dari masih adanya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jadi masyarakat juga menginginkan pemerintahan lebih bersih ke depan komitmen terhadap anti korupsi," ujar dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement