REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham mengeluhkan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang kerap terhambat. Idrus menduga ini akibat faktor politik.
Idrus menceritakan pengalamannya ketika membagikan bantuan sosial di daerah-daerah. Ia mengatakan, salah satu hambatan bisa juga karena faktor politik.
Misalnya daerah itu akanmengadakan pemilihan kepala desa (Pilkades) atau pemilihan kepala daerah (pilkada), bantuan tersebut kerap sengaja ditahan oleh oknum-oknum.
"Jadi sistem kekuasaan terbagi, misalnya presiden dari partai yang didukung partai tertentu eh gubernurnya dari partai berbeda dan pemimpin dibawahnya juga berbeda partai. Ini jadi faktor penghambat,"katanya saat menjadi pembicara Lokakarya Nasional Bantuan Transfer Tunai, di Jakarta, Selasa (8/5).
Ketika bantuan ini berusaha diberikan dalam beberapa bulan, ternyata ini juga menjadi masalah karena jatah milik masyarakat miskin ini ternyata dibagi-bagi oknum tidak bertanggung jawab. Tak hanya itu, ketika beras akan dibawa ke daerah terpencil namun pemerintah daerah setempat beralibi butuh biaya.
Yang juga jadi masalah adalah subsidi bantuan yang dipotong, misalnya setiap keluarga penerima manfaat mendapat bantuan lima kilogram (kg) beras tetapi begitu sampai ke tangan penerimanya tidak sampai lima kg. Kalau sudah terjadi masalah itu, Idrus menegaskan yang bertanggung jawab adalah pemerintah daerah. Ini karena pemerintah daerah yang bertugas melakukan pemutahiran data.
"Jadi kalau pilkada jangan dipilih lagi (oknum yang menahan bantuan sosial), demonya ke bupati.Ada yang berniat ingin memperbaiki dan ada yang ingin merusak," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika