Senin 07 May 2018 20:49 WIB

PAN tak Diundang dalam Pertemuan Sekjen Koalisi Jokowi

'Kalau diundang oleh siapapun, kami tentu akan berusaha memenuhi undangan.'

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Ratna Puspita
Sekjen Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno
Foto: Republika/Iman Firmansyah
Sekjen Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PAN menjadi satu-satunya partai koalisi pendukung Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang tidak terlihat dalam pertemuan antarsekretaris jenderal koalisi parpol pendukung Joko Widodo, Senin (7/5) hari ini. Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengaku tidak mendapat undangan pertemuan sekjen koalisi pemerintah tersebut.

"Saya kebetulan tidak mengetahui adanya undangan ini. (PAN) tidak diundang. Kalau diundang oleh siapapun, kami tentu akan berusaha keras memenuhi undangan tersebut," kata Eddy, Senin (7/6). 

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan saat dikonfirmasi tekait pertemuan juga mengaku tidak mengetahui adanya pertemuan tersebut. "Nggak tahu saya. Nanti saya tanyalah sama sekjen. Ya, kalau undangan kan hak Istana. Jadi kalau diundang atau tidak diundang tanya sama Mas Pram dong, jangan sama saya," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/6).

Zulkifli pun enggan berspekulasi terkait tidak adanya PAN dalam pertemuan mengisyaratkan PAN sudah tidak dianggap dalam koalisi pendukung Pemerintah. "PAN biasa-biasa saja tuh. Merdeka," ujar Zulkifli.

Dalam pertemuan tampak Menseskab Pramono Anung bertemu dengan para sekjen parpol yang antara lain terdiri dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen Partai Hanura Kubu OSO, Herry Lontung Siregar, Sekjen PKB Abdul Kadir Karung, Sekjen PKPI Imam Anshouri Saleh, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni.

Ketidakhadiran sekjen PAN dalam pertemuan sekjen tersebut memunculkan pertanyaan karena partai tersebut juga tergabung dalam barisan pendukung pemerintah. Kader PAN di kabinet Jokowi, yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement