REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setidaknya sudah dua kali Presiden Joko Widodo membocorkan pertemuan yang sebenarnya tertutup dengan pihak yang selama ini dianggap berseberangan. Seperti pertemuan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan juga alumni aksi 212 beberapa waktu lalu.

Menanggapi itu, pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Brawijaya Malang, Anang Sudjoko menilai, dalam konteks Pilpres 2019, Joko Widodo sudah mulai memerankan perannya. Memang, kata Anang, pertemuan-pertemuan adalah tugas kepresidenan tapi ini seolah-olah dijadikan sebagai sebagai upaya untuk konsolidasi elemen-elemen masyarakat.

"Terutama yang sebelumnya dinilai yang berseberangan dengan kelompok-kelompok pendukung Jokowi, tentu ini untuk Pilpres 2019," ujar Anang, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (27/4).

Apalagi Joko Widodo sebagai presiden memiliki kewenangan memanggil mereka ke istana. Meskipun dalam pembicaranya mungkin di luar politik, tetapi tidak bisa dilepaskan begitu saja dari upaya konsolidasi menuju Pilpres 2019. Apalagi yang dipanggil adalah mereka yang memiliki pengaruh politik.

"Bisa dikatakan memanfaatkan kesempatan dengan kewenangan presiden itu untuk melakukan penggalangan-penggalangan elemen-elemen yang selama ini kontra dengan kelompok pendukung Jokowi," tambahnya.

Maka dengan demikian, apa yang telah dilakukan Joko Widodo tersebut bakal menggerus atau setidaknya menggembosi kekuatan-kekuatan lawannya di pilpres nanti. Salah satunya dengan pendekatan-pendekatan kenegaraan dan ini memang tidak bisa dilakukan oleh pihak lawan.

Ini juga, menurut Anang, adalah kejelian dari Joko Widodo dalam memanfaatkan momen. "Dalam rangka untuk memastikan 2019 itu hanya memunculkan single majority ini kayaknya mulai mengarahkan ke sana," tutup Anang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika