REPUBLIKA.CO.ID, KENDAL -- Sebanyak 125 kepala keluarga (KK) warga terkena proyek (WTP) jalan Tol Semarang- Batang, di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, terpaksa mengungsi ke gedung DPRD Kabupaten Kendal. Ke-125 KK ini merupakan pemilik dari 140 bidang baik rumah maupun sawah yang telah dieksekusi dan berasal dari delapan desa yang ada di wilayah Kabupaten Kendal.
Masing- masing Desa Nolokerto dan Desa Magelung (Kecamatan Kaliwungu), Desa Penjalin, Kertomulyo dan Desa Tunggulsari (Kecamatan Brangsong), Desa Rejosari dan Desa Sumbersari (Kecamatan Ampel) serta Desa Ngawensari Kecamatan Ringinarum. Koordinator WTP, Kartiko mengatakan, mereka yang mengungsi merupakan bagian dari warga yang belum mau menyepakati uang pembebasan, kendati telah dikonsinyasikan ke Pengadilan Negeri (PN) Kendal.
Mulai hari ini, warga mengungsi kegedung DPRD karena sudah tidak punya rumah dan pekerjaan lagi. "Karena rumah dansawah mereka sudah dieksekusi," kata dia, Jumat (27/4).
Ia juga menjelaskan, persoalan WTP yang belum mau mengambil uang pembebasan yang telah dititipkan di PN Kendal dikarenakan mereka menilai jumlah uang ganti pembebasan tidak sepadan.
Menurutnya, uang ganti pembebasan sebenarnya merupakan out put saja. Namun yang menjadi persoalan sebenarnya berawal dari proses sosialisasi dan pengukuran yang tidak transparan.
Sehingga banyak warga yang merasa dirugikan karena ukuran lahan yang keluar tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam sertifikat kepemilikannya. "Tentunya, warga tidak mau menerimajika besaran uang ganti pembebasan tidak sesuai," jelasnya.
Warga Terkena Proyek (WTP) Jalan Tol Semarang- Batang asal delapan Desa di Kabupaten Kendal mengungsi di halaman parkir DPRD Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Jumat (27/4).
Terkait permasalahan yang dialami WTP Jalan Tol Semarang-Batang dari delapan desa di Kabupaten Kendal ini, sebelumnya sudah disampaikan kepada bupati maupun para wakil rakyat. Namun permasalahan ini tidak direspon dengan sungguh-sungguh.
"Kami pernah dua kali menyurati Bupati Kendal dan tigakali melayangkan surat kepada wakil rakyat. Namun hanya diterima tetapi tidakada tindaklanjutnya," tegas Kartiko.
Saat ini, lanjutnya, warga menempatiarea parker gedung DPRD Kabupaten Kendal dengan membuat tenda darurat dan ada yang memanfaatkan garasi di gedung wakil rakyat tersebut.
Warga berniat bertahan di gedung DPRD ini sampai dengan ada upaya serius dari pihak terkait untuk mencarikan solusi bagi WTP ini. "Sebenarnya warga minta dilakukan ukur ulang, dengan disaksikanyang punya tanah atau rumah," tegasnya.
Salah seorang WTP, Sodikin mengaku bersama warga lain terpaksa menginap di halaman kantor DPRD. Ia beralasan karena sudah tidak punya tempat tinggal lagi setelah dieksekusi sepekan lalu.
Ia juga mengaku sudah tidak nyaman lagi tinggal di rumah saudaranya karena malu. Hingga hari ini, ia juga belum mau menerima uang ganti. "Sebab tanah dan rumah saya dihargai murah," ungkap warga DesaKertomulyo ini.
Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal, Siti Hindun mengaku meski pimpinan DPRD sedang tidak ada di tempat, tetapi warga diperbolehkan membuat tenda penginapan di halaman gedung DPRD Kendal. "Kami mengizinkan, karena Ketua DPRD Kendal, Prapto Utono telah menghubungi WTP boleh menginap di rumah Wakil Rakyatini," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika