Kamis 26 Apr 2018 18:31 WIB

PKS Bakal Merapat ke Koalisi Jokowi? Ini Jawaban Maruarar

Maruarar mengatakan Indonesia memerlukan presiden seperti Jokowi

Rep: Ali Mansur/ Red: Bilal Ramadhan
Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait.
Foto: dpr
Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus muda PDI Perjuangan, Maruarar Sirait menanggapi pengakuan Presiden Joko Widodo bertemu dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membahas pemilihan presiden (pilpres). Menurutnya, walaupun sudah mendapatkan dukungan publik dan elit politik yang besar tapi Joko Widodo berkomunikasi baik dengan semuanya termasuk dengan PKS sebagai oposisi.

Ara, sapaan karib Maruarar Sirait, mengatakan pertemuan tersebut menandakan bahwa Joko Widodo merupakan presiden untuk semua partai, tidak hanya bagi PDI Perjuangan dan partai koalisi pemerintahan. Joko Widodo juga merangkul dan mengajak semua kekuatan politik demi kepentingan bangsa dan negara.

"Kita memerlukan presiden seperti Jokowi, yang bisa berkomunikasi dengan yang berbeda pandangan politik," ujar Ara, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (26/4).

Namun Ara enggan berspekulasi bahwa pertemuan itu sebagai indikasi bahwa PKS bakal merapat ke koalisi pemerintah untuk mengusung Joko Widodo pada Pilpres 2019 mendatang. Karena bagi dirinya, setiap partai politik memiliki otoritasnya sendiri.

"Kalau soal itu silahkan tanyakan saja langsung ke PKS-nya" kata Ara.

Hanya saja, Ara menyampaikan bahwa kondisi politik Joko Widodo pada 2014 dengan 2018 sangat berbeda meski sama-sama satu tahun menjelang pemilihan. Untuk saat ini, lanjutnya, dukungan publik jauh lebih besar itu bisa dibuktikan dengan surveinya sekarang kan sangat tinggi sekali.

"Juga dukungan elit jauh lebih kuat. Dulu Golkar, PPP, dan Hary Tanoe berada di seberang bersama Prabowo, sekarang dukung Joko Widodo. Kita tahu di awal-awal pemerintahan itu pemilihan ketua DPR RI, pemilihan ketua MPR RI yang menang adalah KMP tapi sekarang terbalik," tambahnya.

Sebagai bukti bahwa dukungan Joko Widodo di parlemen sudah lebih kuat, ketika dia mengusulkan Hadi Tjahjanto menjadi panglima TNI, Tito jadi Kapolri dan Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI, semuanya aklamasi. Belum lagi, terkait kebijakan-kebijakan seperti perubahan APBN, itu didukung.

Kemudian pertarungan Undang-undang Pemilu dimenangkan oleh partai pendukung pemerintah. "Jadi dukungan elit, di DPR, di MPR di partai-partai itu jauh lebih kuat dan meningkat sekarang," tutup Ara.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement