REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Nasdem Irma Suryani menanggapi pernyataan Ketua Umum Prabowo Subianto yang mengaku sempat mau disogok untuk tidak kembali mencalonkan diri. Dia menantang agar Prabowo dapat membuktikan kebenaran pidatonya.
Irma meminta agar Prabowo membuka bukti kalau ada pihak yang memang berupaya menyuapnya agar lengser dari ketua umum partai dan lainnya kepada publik. "Punya bukti, tidak? Kalo punya bukti, buka saja ke publik," kata Irma saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (24/4).
Irma justru mempertanyakan ada yang ingin menyogok Prabowo untuk tidak mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres). Sebab, elektabilitas Prabowo tidak tinggi.
Survei Media Survei Nasional (Median) menunjukkan elektabilitas Prabowo hanya 20,4 persen berbanding Joko Widodo sebagai pejawat sebesar 36,2 persen. Survei KedaiKOPI juga menunjukkan elektabilitas Prabowo sebesar 21,5 persen masih berada di bawah Jokowi yang mencapai 48,3 persen.
Selain persoalan elektabilitas, Irma menyatakan, Prabowo sudah dua kali menelan kekalahan pada kontestasi pemilihan presiden (pilpres). Prabowo kalah ketika mendampingi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 dan ketika berpasangan dengan Hatta Rajasa pada Pemilu 2014.
Oleh karena itu, dia meminta agar Prabowo mengungkapkan semuanya ke publik. "Jika ada bukti seperti yang dinyatakan beliau, ungkap saja di publik siapa yang berniat menyogok. Jadi clear, tidak jadi berita hoaks," kata dia.
Prabowo mengaku, dalam pidatonya, sempat mau disogok untuk tidak kembali mencalonkan diri pada pilpres 2019. Bahkan, Prabowo juga menyampaikan bahwa dirinya diminta untuk turun dari ketua partai dan pensiun.
Selain mengaku disogok, Prabowo juga mengungkapkan kegelisahannya terkait kondisi bangsa Indonesia. Prabowo menyampaikan politik dan demokrasi di Indonesia dirusak.
Bahkan, pejabat-pejabat juga dirusak serta ketua-ketua partai ingin disogok. Pidato itu disampaikan pada acara temu kader di Daerah Pemilihan (Dapil) XI Jawa Barat dalam rangka konslidasi pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Barat 2018.