REPUBLIKA.CO.ID. JAKARTA -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat sepanjang 2017 sekitar 90 persen penyakit infeksi malaria terjadi di daerah endemis tinggi seperti Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Kemenkes Elizabeth Jane Soepardi mengakui, Kemenkes mencatat sepanjang 2017 telah terjadi 261.617 kasus malaria. Kemudiankorban yang meninggal karena malaria sekitar 100 secara nasional.
"90 persen berasal dari Papua, Papua Barat, NTT. Data tersebut menunjukkan bahwa beban terbesar malaria saat ini adalah di kawasan timur Indonesia dimana 70 persen dari 39 kabupaten/kota endemis tinggi malaria pada 2017 ada di wilayah tersebut," katanya saat Press Briefing Hari Malaria Sedunia tahun 2018 dengan Tema: Bebas Malaria, Prestasi Bangsa, di Jakarta Selatan," Senin (23/4).
Daerah lain yang diakuinya epidemisnya cukup tinggi seperti Maluku. Ia menjelaskan, dari 514 kabupaten/kota di Tanah Air, pada 2016 sebanyak 247 kab/kota mencapai eliminasi malaria. Kemudian pada 2017 sebanyak 266 kabupaten atau kota yang mencapai eliminasi. Dan 2018 sebanyak 285 kabupaten/kota sudah eliminasi malaria.
Artinya, kata dia, 72 persen penduduk tinggal di kawasan bebas malaria. "Tinggal 10,7 juta daerah endemis menengah dan tinggi malaria seperti Papua Barat, Papua, NTT. Jadi harus dibantu," ujarnya.
Ia menegaskan malaria harus dieliminasi untuk mewujudkan target pada 2027 mendatang semua provinsi mencapai eliminasi dan pada2030 ditargetkan Indonesia mencapai eliminasi. Ia mengklaim Indonesia sudah on the track dalam upaya eliminasi malaria."Tetapi diperlukan komitmen dan upaya lebih kuat untuk mencapai target 2030karena yang tersisa jauh lebih berat," ujarnya.
Ia menyebut pemerintah yaitu Kemenkes telah melatih tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, kader melalui manajemen vektor. Selain itu, ia mengklaim Kemenkes monitor27,6 juta kelambu insektisida sudah didistribusikan. Tak hanya itu, Kemenkes juga melakukanfogging dinding rumah. Namun, pihaknya menegaskan dibutuhkan kerja sama lintas sektor untuk mengatasi penyakit ini seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tentara nasional Indonesia (TNI)/Polri, Kementerian Pariwisata, hingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan langkah membuat parithingga menutup lubang bekas pertambangan timah atau bekas gunung kapur yang dibangun untuk permukiman seperti terjadi di Bangka Belitung hingga Sulawesi Tengah.
"Karena nyamuk malaria Anopheles betina ini menyukai air yang tidak mengalir atau rawa-rawa.Jadi kami tak bisa sendiri, dibutuhkan kerja sama lintas sektor," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
