REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peraturan gubernur (pergub) terkait pembentukan unit pelaksana teknis (UPT) program rumah dengan uang muka atau DP nol rupiah telah diteken Anies Baswedan. Pembentukan UPT berarti menandai dimulainya penjualan rumah DP nol sebagai penunaian janji kampanye Anies-Sandi.
"Alhamdulillah, kita ucapkan syukur UPT-nya sudah ditandatangani oleh Pak Gubernur (Anies). Sekarang kita akan mengisi SDM (sumber daya manusia)-nya," kata Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno di Jakarta, Selasa (17/4).
Namun, UPT ini tak akan bisa melakukan apa-apa tanpa ada aturan pendukung dalam merealisasikan penjualan rumah DP nol persen. Sandi mengatakan, aturan baru terkait penjualan rumah DP nol memang harus dibuat. Hal tersebut perlu diatur tersendiri sebagai payung hukum terkait skema pembiayaannya.
"Satu sampai dua minggu ini kita akan melengkapi dengan pergub tentang pembiayaannya. Dan Insya Allah penjualannya bisa di-launching akhir bulan April atau awal bulan Mei," ujar dia.
(Baca: Pemprov Siapkan Pergub Pembentukan UPT Rumah DP Nol Persen)
Terkait skema pembiayaan, Sandi mengatakan pernah menyatakan akan mencontoh skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) milik pemerintah pusat. Ia menyebut skema FLPP akan diadopsi untuk memastikan penerima DP nol rupiah mendapat paket yang sama.
Namun, untuk skema pembiayaan rumah DP nol rupiah yang akan dituangkan dalam pergub baru nanti, Sandi belum mengungkapkan detail. Dia hanya mengatakan bahwa pos anggaran untuk pembiayaan program ini telah ada dalam APBD.
Ikuti Whatsapp Channel Republika