REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI masih mendalami kebijakan untuk melepaskan saham di PT Delta Djakarta. Saat ini, Pemprov bersama Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD), Biro Perekonomian dan Biro Keuangan sedang melihat dampak kebijakan tersebut.

"Dan sudah ada beauty contest beberapa penasehat keuangan-penasehat strategi investasi menyampaikan proposalnya," kata Sandiaga di Koja, Jakarta Utara, Selasa (17/4).

Saat ini, Peprov DKI juga sedang berkomunikasi dengan berbagai lembaga keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Komunikasi juga dilakukan dengan mitra PT Delta Djakarta di Filipina, yaitu San Miegel Corporation (SMC). "Untuk memastikan bahwa semua yang kita lakukan ini terkoordinasi dan terkonsolidasi dengan lebih baik," ujar dia.

(Baca: Pemprov DKI Lepas Saham Perusahaan Bir)

Menurut Sandiaga, Gubernur Anies Rasyid Baswedan telah memberikan perintah dengan jelas. Ia ingin investasi Pemprov DKI diarahkan pada kegiatan yang bermanfaat bagi hajat hidup dan kemaslahatan orang banyak.

Saat ini Pemprov DKI sedang berupaya mewujudkan hal tersebut. Proses ini nantinya akan disampaikan secara transparan sesuai dengan prinsip good corporate governance. "Kita lagi hitung bagaimana prosesnya," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan akan melepas saham pemprov di PT Delta Djakarta. Dalam masa kampanye di Pilkada DKI 2017, Anies-Sandi memang menjanjikan akan melepas saham di perusahaan produsen minuman beralkohol tersebut. Dalam janjinya, Anies menyebut akan menjual saham pemprov di perusahaan bir itu dan uang hasil penjualan akan digunakan membangun fasilitas publik dan untuk kebutuhan dasar warga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika