REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian khusus pada calon kepala daerah yang membuat dinasti politik. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, dalam acara pembekalan antikorupsi dan deklarasi LHKPN pasangan calon kepala daerah se-Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate, Selasa (17/4).

Menurut Basaria, saat ini yang menjadi atensi khusus KPK adalah calon yang membuat dinasti politik karena seolah-olah kerajaan keluarga. Yakni, dari bapak ke anaknya ada juga yang dari bapak ke istrinya. Sehingga, banyak modus-modus operandi, anak yang jadi bupati dimanfaatkan oleh orang tuanya yang menjadi gubernur untuk mencari dana.

"Keluarga itu mempertahankan kekuasaanya. Tak ikhlas dengan yang sudah dinikmati dan harus diserahkan ke yang lain. Ini menjadi atensi kami," katanya.

Basaria menilai, ada beberapa hal yamg harus dibenahi agar intergritas bisa terjadi. Yakni, para peserta Cagub harus memiliki komitmen, para penyelenggara seperti KPU, Bawaslu dan Gakumdu.

Menurutnya, agar tak ada keberpihakan, ia aktif mendampingi semua proses pilkada yang terjadi diseluruh Indonesia agar dapat berintegrasi. Karena, yang penting masyarkatnya.

"Money politik, serangan fajar harus di tindak kalau ditemukan. Mahar dan money politic, selalu terjadi sering ada omongan orang tapi susah dibuktikan. Ini tugas Gakumdu," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika