REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo menyoroti program tol laut yang belum berjalan sesuai harapan. Sebab, program unggulan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka mengatasi konektivitas itu masih kurang optimal.
Merujuk data Kementerian Perhubungan (Kemenhub), realisasi muatan tol laut 2017 mencapai 212.865 ton atau 41,2 persen dari target 517.200 ton. Sedangkan realisasi muatan baliknya hanya 20.274 ton.
“Ini kan hanya sekitar 3,9 persen dari target 517.200 ton,” ujar Bambang, Senin (16/4).
Karena itu Bamsoet -panggilan akrab Bambang- mendorong Kemenhub segera membuat regulasi teknis yang berkaitan dengan implementasi program tol laut. Tujuannya demi menghindari tumpang tindih perizinan sekaligus mempermudah arus masuk dan keluar barang di pelabuhan.
Selain itu, Bamsoet juga meminta Kemenhub mengoptimalkan daya angkut kapal, khususnya muatan balik dari Indonesia bagian timur. Caranya bisa dengan menyalurkan kapal-kapal perintis yang mampu menjadi penghubung ke kapal besar.
“Ini demi menciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok,” cetusnya.
Legislator Golkar itu juga mengharapkan Kemenhub mendesak PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) agar bersinergi dengan kapal perintis milik daerah dalam menyukseskan program tol laut.
“Tujuannya memangkas biaya tinggi dan juga mempermudah pengiriman barang lewat laut,” katanya.
Lebih lanjut Bamsoet mengatan, hal lain yang perlu dilakukan pemerintah untuk menyukseskan program tol laut adalah memperbaiki infrastruktur pendukung dan moda transportasi darat, terutama di wilayah daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Hal yang harus dikebut adalah persiapan gudang penyimpanan, truk-truk pengangkut, supermarket, serta sumber daya manusia (SDM) bongkar muat.
Bamsoet meyakini ketersediaan infrastruktur akan lebih menjamin kelancaran distribusi komoditas. “Sehingga berdampak pada berkurangnya disparitas di masyarakat,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika