REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar penyediaan perumahan bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri dapat dipercepat agar kebutuhan pokok mereka dapat terpenuhi. Dengan demikian, Jokowi berharap ASN, TNI, dan Polri pun dapat lebih berkonsentrasi dalam bekerja dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
"Saya berharap penyediaan perumahan bagi ASN, bagi prajurit TNI, dan anggota Polri bisa dipercepat," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/4).
Berdasarkan data yang diterimanya, masih terdapat 945 ribu ASN, 275 ribu TNI, dan juga 360 ribu anggota Polri yang belum memiliki rumah permanen. Sebab itu, ia mendorong agar penyediaan perumahan yang layak terus menjadi perhatian. Jokowi pun meminta agar terdapat langkah terobosan, terutama dari sisi pembiayaan perumahan.
"Terutama dengan memanfaatkan dana anggaran nonpemerintah sehingga ada tambahan alternatif model di luar skema pembiayaan perumahan yang sudah ada," ujarnya.
Karena itu, dalam rapat terbatas kali ini, Presiden juga turut mengundang Ketua Dewan Komisioner OJK, Dirut Bank BUMN, Dirut Bank DKI, Dirut Bank Jabar, Asabri, dan juga Taspen guna membahas langkah-langkah terobosan pembiayaan perumahan.
Selain itu, Presiden juga meminta kepada Kementerian PU dan Perumahan Rakyat untuk terus mengejar target penyediaan perumahan bagi rakyat sehingga dapat menurunkan angka deadlock atau kekurangan perumahan di Indonesia yang mencapai 11,4 juta.