REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Sejumlah karyawan RSUD Kota Bandung menggelar aksi demo damai menuntut kenaikan gaji dan kejelasan insentif, Senin (16/4). Pihak manajemen RSUD Kota Bandung pun menerima perwakilan karyawan untuk melakukan audiensi.
Direktur RSUD Kota Bandung Exsenveny Lalopua mengatakan tuntutan para karyawan akan coba diupayakan. Namun terkait permintaan kenaikan gaji sesuai UMK hal itu dikatakannya cukup berat untuk mengakomodir ratusan karyawan non-PNS ini.
"Memang untuk menaikan sesuai UMK itu berat. Kita sudah berupaya tapi sampai saat ini belum bisa. Kita sudah meminta APBD agar di-top up, tapi kita pahami juga ada keterbatasan anggaran," kata Exsenveny kepada wartawan.
Ia menyebutkan kesulitan menaikkan gaji karena RSUD merupakan rumah sakit kelas C. Jika ingin menaikkan gaji karyawan maka harus menaikkan menjadu kelas B. Namun Pemkot Bandung masih keteebatasan anggaran.
Tuntutan terkaitinsentif BPJS, ia mengatakan proses pencairannya memakan waktu yang cukup lama. Bahkan pihaknya dalam beberapa kesempatan berupaya untuk melakukan pembayaran dengan cara ditalangi oleh dana yang ada.
"Untuk yang saat ini ada kesalahan yang tidak disengaja sehingga tidak bisa ditalangi. Jadi upaya kami terus melakukan percepatan agar dana itu bisa cepat cair dari BPJS," ujarnya.
Sementara itu, mengenai transparansj manajemen rumah sakit, ia mengaku sudah melakukan dengan maksimal. Evaluasi pimpinan manajemen juga sudah dilakukannya secara bertahap dan berkala meski di beberapa bagian masih diisi oleh orang-orang lama karena kekurangan pegawai.
Meski demikian, ia berjanju akan terus mengupayakan pengkajian dan realisasi tuntutan para karyawan. Sehingga tuntutan dapat dipenuhi dan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat tetap dapat dijalankan. "Soal pelayanan kita semua sudah komitmen untuk melayani masyarakat dengan baik dan mengutamakan pelayanan," ucapnya.
Baca juga: Karyawan RSUD Kota Bandung Demo Gaji di Bawah UMR
Ikuti Whatsapp Channel Republika
