REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat komunikasi politik Universitas Brawijaya, Anang Sujoko, menilai faktor yang membuat Prabowo Subianto belum memutuskan calon wakil presiden (cawapres) karena ada tarik ulur antara partai pendukung. Dia pun berpendapat partai politik pendukung Prabowo sebagai calon presiden harus legawa.
Menurut dia, pertimbangannya ada pada Partai Amanat Nasional (PAN) yang diharapkan bisa menerima cawapres dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Di sisi lain, PKS memiliki sembilan calon yang sudah digadang-gadang sebagai capres.
“Calon itu harus rela dicawapreskan," kata Anang saat dihubungi melalui sambungan telepon, Ahad (15/4).
Dia menerangkan, PAN menginginkan ketua umumnya, Zulkifli Hasan, sebagai capres atau cawapres. Namun, Anang menerangkan, PAN harus legawA untuk memercayakan cawapres dari salah satu nama yang sudah diusulkan kepada Prabowo.
PKS mengajukan sembilan nama kader PKS yang akan diusung menjadi pendamping Prabowo pada Pemilu 2019. Mereka adalah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, mantan presiden PKS Anis Matta, Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno, presiden PKS saat ini Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri, mantan menkominfo Tifatul Sembiring, Muzammil Yusuf, dan Mardani Ali Sera.
Anang menambahkan, sebenarnya Prabowo sudah tidak terganggu dengan permainan politik pencapresan. Artinya, Prabowo sudah tidak perlu memenuhi keinginan segilintir kelompok yang menginginkannya sebagai capres.
Anang melanjutkan, kehadiran Prabowo tidak banyak menghadirkan hal baru. "Sehingga saya khawatir pencapresan Prabowo tidak menjadi alternatif perubahan bangsa ini," kata Anang.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah diberi mandat oleh partainya untuk maju sebagai bakal capres pada pemilihan presiden (pilpres) 2019. Kendati demikian, Prabowo belum melakukan dekalrasi dan belum menununjuk bakal cawapres pendampingnya.
Baca Juga: Pengamat: Nama-Nama Cawapres Prabowo Belum Ada yang Kuat
Ikuti Whatsapp Channel Republika
