REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto sangat optimistis pengamanan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) serentak 2018, Pemilihan Legislatif dan Pemillihan Presiden 2019 sudah optimal. Menkopolhukam mengajak masyarakat untuk menjaga agar Pemilu berlangsung aman dan lancar.

"Hal ini, artinya TNI dan Polri sudah menyatu untuk bersama-sama mengamankan jalannya pilkada, Pileg dan Pilpres yang akan datang," kata Wiranto usai menghadiri acara upcara jumenengan ke-14 Pakoe Boewono XIII, di Keraton Kasusunan Surakarta, Kamis (12/4).

Wiranto menjelaskan, dalam sisi pengamanan sudah prima, tetapi pemilu merupakan milik semua Bangsa Indonesia. Pada proses demokrasi yang memiliki demokrasi itu, atau yang menjalankan bukan hanya pemerintah, tetapi seluruh Bangsa Indonesia.

Namun, lanjut Wiranto, karena Pemilu merupakan bagian dari proses demokrasi atau pemilu merupakan suatu pelaksanan dari demokrasi, tentunya keterlibatan masyarakat untuk menjaga agar bermartabat, aman, lancar, dan tertib bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan saja. Namun, hal tersebut menjadi tanggung jawab semua Bangsa Indonesia.

"Keterlibatan masyarakat Indonesia perlu untuk bersama-sama menjaga Pilkada dan Pilpres," ujar Wiranto

Menyinggung soal adanya calon kepala daerah yang terlibat hukum, Wiranto mempersilahkan saja jika harus melalui tahapan ada penangkapan dan penahanan sesuai proses hukum. Menurut Wiranto pihaknya yang dikhawatirkan jika ada tuduhan-tuduhan tertentu nantinya akan mengarah kepada para aparat negara berhubungan dengan masalah hukum, dan seakan-akan ikut campur dalam masalah politik.

Namun, kata dia, jika hal tersebut bisa dieliminasi atau dapat dipastikan tidak mengarah ke sana tidak ada masalah. "Kita mengantisipasi jangan sampai pada saat menghadapi pilkada serentak, dan Pilpres ada kegaduhan atau kekacauan di masyarakat. Hal ini, tentu imbasnya akan mengganggu pelaksanaan Pemilu, dan harus kita hindari," kata Wiranto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika