REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah memberikan apresiasi kepada Partai Gerindra yang telah memandatkan calon presiden (capres) kepada Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hal itu, kata dia, berarti telah ada alternatif calon presiden lain selain usungan dari PDIP, Joko Widodo.
"Bagus. Berarti kan sudah ada calon presiden yang lain, ya. Kita menghormati keputusan Gerindra untuk mencalonkan Pak Prabowo," kata Ahmad, saat ditemui Republika setelah acara Halaqah Kebangsaan di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Kamis (12/4).
Ia mengatakan, PDIP belum melakukan langkah-langkah selanjutnya setelah mengetahui pemandatan capres oleh Partai Gerindra kepada Prabowo itu. Ahmad juga mengatakan tak ada strategi khusus yang dijalankan saat ini.
"Tidak ada langkah-langkah khusus untuk itu, sampai saat ini kita berjalan seperti biasa saja," ungkapnya, lantas berlalu menuju mobil yang telah menunggunya di depan gedung.
Sebelumnya, Prabowo menyatakan siap maju sebagai capres bila diberikan mandat oleh seluruh kader Partai Gerindra. Dia menyatakan siap untuk melaksanakan tugas menjadi capres.
"Dengan segala tenaga saya, dengan segala jiwa dan raga saya, seandainya Partai Gerindra memerintahkan saya untuk maju dalam pemilihan presiden yang akan datang, saya siap melaksanakan tugas tersebut," ungkap Prabowo dalam pidato pembukaannya dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) di kediaman Prabowo, Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/4) lalu.
Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menilai elektabilitas Prabowo sampai saat ini belum beranjak dari angka 25 persen. Padahal, telah ada tiga partai yang telah pasti merapat kepada Gerindra.
"Pada elektabilitas Prabowo sendiri yang nampaknya belum jauh beranjak dari angka 25 persen. Padahal, setidaknya sudah ada tiga partai yang mendukungnya, dan ditambah dengan barisan umat Islam keras. Tapi elektabilitas tak juga naik," ungkapnya kepada Republika, Kamis.
Ia berpendapat, hal itu akan menjadi alasan yang kuat bagi partai di belakang Gerindra untuk dilakukannya evaluasi. "Khususnya PKS dan PAN untuk meminta dilakukannya evaluasi yang kuat," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika