REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi I DPR RI menjadwal ulang pemanggilan manajamen Facebook menjadi pekan depan. Perwakilan Facebook di Indonesia untuk dimintai penjelasan terkait bocornya satu juta lebih data pengguna Facebook di Indonesia dalam kasus Cambridge Analytica.
"Pekan depan, masih belum dijadwalkan tepatnya hari apa," ujar Wakil Ketua Komisi I Fraksi Golkar Satya W Yudha di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/4).
Ia mengatakan, melalui pemanggilan tersebut DPR ingin mengetahui tentang keamanan data pengguna Facebook. "Apakah ditransaksikan atau tidak misalnya kepada lembaga survei di Jakarta atau pada siapa saja penggunanya," katanya.
Dalam pemanggilan yang sedianya dijadwalkan hari ini, diharapkan Satya pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator juga akan hadir. Menurut Satya, akan lebih bagus apabila Kemkominfo sebagai regulator bisa melengkapi dan akan mendapatkan jawaban-jawaban yang dibutuhkan.
"Facebook bisa berkelit, yang berkontrak dengan Facebook itu pengguna. Pengguna sudah menandatangani macam-macam tapi kan itu tidak bisa menerima begitu," tutur dia.
Ia menilai masyarakat Indonesia sangat bervariasi sehingga sebaiknya tidak diberi pilihan pengamanan data yang tidak dipahami oleh pengguna. Tidak semua orang mengerti dan memahami syarat dan ketentuan yang sejak awal ditawarkan Facebook. Apalagi bila menggunakan bahasa Inggris dan dalam kondisi terburu-buru ingin segera menggunakan aplikasi.
"Kita dibodohi sistem canggih dan tidak terasa padahal ada pihak tertentu yang mengeruk keuntungan. Ini perlu ditertibkan," ucap dia.
Ia menyarankan agar sistem itu sendiri minimal melindungi, apabila terdapat pengguna yang ingin lebih longgar dapat diberikan pilihan sendiri, bukan sebaliknya yang diberi pilihan untuk melindungi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika