REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan tanggapannya terkait peresmian posko kemenangan Jokowi-Cak Imin (JOIN). Menurut dia, keputusan dukungan harus berdasarkan keputusan koalisi partai politik.
"Itu kan tentu kami menilai dari parpol pendukung beliau, dukungan harus dalam bentuk keputusan organisasi. Tentu yang kami tunggu keputusan organisasi dari masing-masing parpol," kata Airlangga di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/4).
Dukungan deklarasi kepada Jokowi harus disampaikan secara organisasi seperti dukungan dari Partai Nasdem, Partai Golkar, PDIP, dan juga Perindo. "Kan ada perbedaan antara partai politik dan ormas. Jadi kita kan yang namanya aturan di pemilu kan, yang mendukung calon presiden adalah parpol," ujar Airlangga.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto usai pertemuan di Kantor DPP PKB Jalan Raden Saleh Jakarta Pusat, Selasa (10/4). Sebelum pertemuan ini, Muhaimin meresmikan Posko JOIN, yang merupakan akronim dari Joko Widodo-Muhaimin, di Tebet, Jakarta Selatan.(Republika/Febrian Fachri)
Golkar, kata Airlangga, tak akan terburu-buru dalam menentukan cawapres Jokowi. Menurut dia, penentuan calon pendamping Jokowi akan dilakukan setelah pilkada.
"Kalau Golkar akan bergerak pasca-pilkada dan itu pembicaraan dengan PDIP. Kami sepakat pasca-pilkada. Karena kami kan di masing-masing pilkada koalisi pelangi," ujarnya.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusung pencalonan Joko Widodo dan Muhaimin Iskandar pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Langkah yang dilakukan PKB dalam pengusungan ini di antaranya dengan mendirikan "Posko JOIN", yang merupakan akronim dari Joko Widodo-Muhaimin, di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (10/4).
"Saya nyatakan PKB pada Pilpres 2019 mendatang akan mengusung pasangan Pak Jokowi dan Muhaimin Iskandar yang oleh sahabat Ancu (sapaan akrab Usman Sadikin) disebut pasangan 'JOIN'," kata Cak Imin, sapaan Muhaimin Iskandar saat peresmian Posko JOIN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika