JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung para Menteri dan Kepala Lembaga terkait dengan program deregulasi yang menunjang investasi dan ekspor. Hingga saat ini, menurut Presiden, baru dua Kementerian yang memberikan informasi terbaru dari deregulasi yang telah dilaksanakan.
"Saya nanti mau minta laporan setiap Kementerian sudah berapa regulasi, peraturan, izin-izin yang sudah dipotong. Saya baru dapat dua menteri, (Kementerian) ESDM dan Pertanian, yang lain belum," ujar Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (9/4).
Dia menjelaskan, untuk menggerakan ekonomi dalam negeri di luar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), maka perlu investasi dan ekspor produk dalam jumlah besar. Dua sektor ini harus bisa ditingkatkan dengan tidak melupakan kualitas dari pertumbuhannya.
Dengan kondisi perekonomian dunia yang belum stabil, Jokowi berpesan agar setiap kementerian dan lembaga bisa memperbaiki regulasi yang mampu menunjang pertumbuhan investasi dan ekspor. Iklim usaha di dalam negeri pun bisa lebih baik dan mampu bersaing dengan negara lain jika regulasi yang dianggap menghambat dihilangkan atau diperbaiki.
Di sisi lain, Jokowi berpesan agar setiap kementerian dan lembaga bisa berkoordinasi dan berkonsolidasi dalam menjalankan setiap program kerja. Jangan sampai ego dari masing-masing lembaga membuat kinerja pemerintah justru terhambat.
"Hilangkan ego sektoral, apalagi ego kementerian, ego kepala lembaga. Kebijakan atau program yang bersifat lintas lembaga dan kementerian maupun terkait daerah harus dibicarakan bersama, dikoordinasikan bersama, sehingga ke luarnya dalam bentuk kebijakan yang sudah solid dan berguna untuk kemajuan bangsa dan negara," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
