REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menyatakan, pertumbuhan penduduk yang tidak merata di wilayah Kota Pahlawan membuat jumlah kursi legislatif pada Pemilu 2019 bergeser di dua daerah pemilihan (dapil). "Peta dapilnya masih sama dengan dapil pemilu 2014. Hanya saja ada pergeseran kursi legislatif," kata Komisioner KPU Surabaya Nurul Amalia di Surabaya, Ahad (8/4).

Menurut dia, pada Pemilu 2014, dapil 1 (kecamatan Bubutan, Genteng, Gubeng, Krembangan, Simokerto dan Tegalsari) memiliki 11 kursi legislatif yang diperebutkan. Namun pada Pemilu 2019, jumlahnya akan berkurang menjadi 10 kursi.

Sementara di dapil 5 meliputi kecamatan Asemrowo, Benowo, Dukuh Kupang, Karangpilang, Lakasantri, Pakal, Sambikerep, Tandes dan Wiyung, pada Pemilu 2014 yang jumlah 9 kursi, pada 2019 bertambah 1 menjadi 10 kursi. "Dapil yang lain (2, 3 dan 4) tetap sama dengan kursi saat pemilu 2014. Jadi pergeserannya ada di dapil 1 dan 5," katanya.

Nurul menjelaskan dalam undang¿undang (UU) Pemilu yang telah direvisi, jumlah kursi DPRD kabupaten/kota memang sekarang bertambah maksimal 55 kursi, dibanding dulu maksimal hanya 50 kursi. Hanya saja, lanjut dia, untuk wilayah Surabaya, berdasarkan data penduduk dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diserahkan ke KPU RI pada 27 November 2017, jumlah pemilih potensial memang bertambah namun masih di bawah 3 juta penduduk.

"Total jumlah pemilih 2.827.892 jiwa, masih di bawah 3 juta penduduk. Sehingga jumlah kursinya tidak bertambah. Ini mengacu pada UU Pemilu terbaru," katanya.

Nurul mengaku, pergeseran jumlah kursi di masing-masing dapil ini, sudah di sosialisasikan ke partai politik peserta Pemilu 2019, jauh hari sebelum acara uji publik penataan dapil dilakukan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika