REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah sangat serius mengatasi permasalahan stunting. Dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah telah menargetkan penurunan stunting pada anak usia di bawah dua tahun (Baduta) dari 32,9 persen di 2013 menjadi 28 persen di 2019.
Dalam rencana kerja pemerintah (RKP) 2018, pemerintah telah menjadikan penurunan stunting sebagai salah satu Proyek Prioritas Nasional. “Dengan komitmen seperti itu, diharapkan SDM Indonesia mampu bersaing di era ekonomi digital yang memerlukan penguasaan teknologi dan skill yang tinggi, serta memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi,” kata Bambang dalam keterangan tertulis, Rabu (4/4).
Bappenas mencatat sembilan juta anak Indonesia mengalami stunting yang tersebar di perdesaan maupun perkotaan. Dari sisi ekonomi, apabila terus dibiarkan maka stunting dapat merugikan ekonomi Indonesia.
Pemerintah memperkirakan stunting dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara sebesar 2-3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun. Jika PDB negara Indonesia Rp 13.000 triliun pada 2017 maka diperkirakan potensi kerugian akibat stunting dapat mencapai Rp 300 triliun per tahun.
Besarnya potensi ancaman stunting, mendorong pemerintah sejak awal berkomitmen penuh dan serius menangani permasalahan ini. Pemerintah menetapkan 100 kabupaten prioritas untuk pengurangan angka stunting.
Selanjutnya, ada 200 kabupaten lagi yang akan ditangani. Stunting tertinggi terdapat di Sulawesi Tengah dengan jumlah mencapai 16,9 persen dan terendah ada di Sumatra Utara dengan 7,2 persen. Secara nasional, stunting rata-rata terjadi hingga 10,2 persen.
Selain itu, ada juga kejadian wasting (bertubuh kurus) yang secara nasional mencapai angka 12,1 persen. Sementara, saat hamil banyak ibu hamil di Indonesia yang mengalami anemia dengan angka yang mencapai 37,1 persen.
Bappenas mencatat, Indonesia termasuk ke dalam 17 negara yang mengalami beban ganda permasalahan gizi, berdasarkan Global Nutrition Report pada 2014. Stunting menyebar di seluruh wilayah dan lintas kelompok pendapatan.
Pemerintah berupaya meningkatkan komitmen dan kapasitas daerah serta para pemangku kepentingan dalam merencanakan dan melaksanakan intervensi penurunan stunting terintegrasi di kabupaten/kota. Langkah yang dilakukan oleh Bappenas, yakni menyelenggarakan acara Stunting Summit yang mengusung tema Bersama Cegah Stunting pada 28 Maret 2018.
Acara ini dihadiri 34 gubernur seluruh Indonesia, 100 bupati/walikota lokasi prioritas penurunan stunting, 33 bupati lokasi Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat (PKGBM), serta 100 kepala desa, dengan jumlah keseluruhan peserta Stunting Summit sebanyak 1.000 orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika