REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) segera menempatkan pos-pos di Mimika, Papua. Pos yang berfungsi melindungi perkampungan ini menyusul baku tembak di Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Mimika, akhir pekan kemarin.
Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal Mulyono mengatakan pendirian pos-pos akan dilakukan di distrik-distrik yang secara penuh belum dikuasai oleh pasukan keamanan. Dia mengatakan pembangunan pos diharapkan menjadi solusi mengusir kelompok kriminal sipil bersenjata (KKSB) dari distrik yang masih dikuasai.
Mulyono menyebutkan, keberadaan pos keamanan dapat membuat masyarakat merasa aman ketika menjalankan aktivitas sehari-hari. Dia pun berharap warga yang masih berada di hutan-hutan bisa segera kembali ke pemukiman agar bisa menjalankan kegiatan yang lebih baik dengan pengamanan dari TNI dan Polri.
"Pendekatan kami adalah pendekatan manusiawi dengan membantu menyadarkan saudara-saudara kita yang di hutan. Ayo, kita kembali ke masyarakat, hanya saja memang tidak semudah yang kita bayangkan," ujar dia di Istana Negara, Rabu (4/4).
Baku tembak bermula ketika KKSB menduduki sejumlah kampung di Distrik Tembagapura. Kampung-kampung itu antara lain, Utikini, Longsoran, Kimbeli, Banti 1, Banti 2, dan Opitawak.
Mulyono mengatakan baku tembak antara TNI dan KKSB yang terjadi Kampung Banti terjadi karena pihak keamanan, yakni TNI dan Polri, lalai menjaga keamanan di wilayah itu. Dia mengatakan TNI dan Polri sudah menduduki perkampungan ini.
Namun, pihak keamanan sempat meninggalkannya. "Itu kesalahan yang kemarin. Waktu kami membebaskan itu kan kampungnya ditinggal pergi sehingga diduduki mereka (KKSB) lagi. Kalau dari awal sudah kita duduki, mungkin tidak akan terjadi itu (baku tembak) lagi," ujar dia.
Ketika menduduki kampung tersebut, KKSB membakar gedung Rumah Sakit Waa-Banti, gedung SD dan SMP Negeri Banti dan beberapa rumah warga masyarakat. Pihak KKSB sebelumnya pernah mengirim surat ke pihak manajemen PT Freeport Indonesia untuk segera mengaktifkan kembali RS Waa-Banti.
Mereka juga meminta penerangan listrik di kampung yang berdekatan dengan area operasi pertambangan Freeport itu. Operasional RS Waa-Banti maupun sekolah dan penerangan listrik di wilayah Banti terhenti total sejak 26 Oktober 2017. Seluruh petugas medis, guru-guru dan operator listrik yang bertugas di Banti telah ditarik ke Timika sejak akhir Oktober 2017.
Untuk merebut kembali kampung-kampung yang dikuasai oleh KKSB, pasukan TNI bergerak ke sasaran. Pasukan TNI tersebut terdiri dari Yonif 751/R sebanyak 20 orang, Yonif 754/ENK sebanyak 20 orang dan Brigif 20/IJK sebanyak 10 orang.
Kelompok KKSB sepertinya sudah siap menerima kehadiran aparat keamanan sehingga, terjadi kontak tembak antara TNI dan kelompok KKSB. Akibat dari kontak senjata itu, pihak TNI kehilangan salah satu prajuritnya, Pratu Vicky Rumpasium.
Prajurit asal Sorong, Papua, itu tewas dalam kontak senjata. Dari pihak KKSB, terdapat dua orang yang tewas dan puluhan lainnya luka-luka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika