REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Provinsi Jawa Barat kembali mempertahankan nilai 'A' untuk penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2017. Menurut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, kunci akuntabilitas kinerja ini adalah out come yang bisa secara langsung dirasakan masyarakat.
Hal tersebut, disampaikan Ahmad Heryawan saat menerima langsung sertifikat penilaian tersebut dari Menteri PAN-RB RI Asman Abnur di Aula Barat Gedung Sate, Selasa(3/4).
"Ini (Akuntabilitas Kinerja) sangat penting karena akuntabilitas kinerja pemerintah itu menujukkan bahwa kinerja pemerintah dicapai tepat sasaran," ujar Ahmad Heryawan yang akrab disapa Aher dalam sambutannya di acara yang digelar sekaligus rapat Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Sakip).
Aher menjelaskan, kunci akuntabilitas kinerja tersebut, memperlihatkan bahwa kinerja tidak hanya dilihat dari output sebuah program atau kebijakan. Namun, outcome juga penting diperhatikan bahkan menjadi kunci dari akuntabilitas kinerja. Outcome, yaitu dampak atau manfaat jangka yang dinikmati langsung oleh masyarakat.
"Kunci akuntabilitas tidak hanya dilihat dari output dari sebuah program, tapioutcomeatau dampak panjang dari sebuah program yang telah dilakukan," kata Aher.
Menurut Aher, kinerja sebuah pemerintahan bisa dirunut dari penataan Pohon Kinerja. Alur kinerja harus tegas, mulai dari Penjabaran Visi dan Misi hingga out come Program (manfaat jangka panjang).
Pemerintah daerah,harus meyakini bahwa seluruh program kerja itu bisa diukur dari dampak dan manfaatnya. "Ketika itu bisa diukur dengan baik atau jelas, dengan terukur dan transparan, itulah disebut akuntabel," kata Aher.
Predikt 'A' yang diraih Jawa Barat sekarang adalah kali kedua. Laporan Kinerja Instanasi Pemerintahan (Lakip) Tahun 2016 lalu Jabar juga mendapat predikat yang sama. Hanya ada empat provinsi di Indonesia dengan nilai 'A', yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Sumatera Selatan.
Aher berkomitmen, untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja tersebut. Termasuk mendorong akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Ada peningkatan nilai akuntabiltas kinerja pada Lakip kabupaten/kota Tahun2017 dibanding 2016."Tetapi yang CC kemudian banyak yang berubah menjadi B," kata Aher
Ikuti Whatsapp Channel Republika
