REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI menilai, terungkapnya bisnis prostitusi di Apartemen Kalibata City menunjukkan bukti bahwa pengawasan masih lemah. Pemprov DKI dianggap ceroboh terkait pengawasan tempat yang digunakan untuk prostitusi terselubung.
"Terkuaknya bisnis prostitusi di Apartemen Kalibata City menandakan bahwa pemprov DKI masih ceroboh dalam melakukan pengawasan terhadap apartemen maupun tempat-tempat terselubung yang dijadikan lahan prostitusi dengan mengekploitasi kaum hawa," kata Anggota Fraksi PKB Abdul Azis di gedung DPRD, Senin (2/4).
Pernyataan itu disampaikan Abdul Azis saat membacakan tanggapan fraksi atas paparan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022 yang disampaikan Gubernur Anies Baswedan pekan lalu. Anies mengatakan, salah satu prioritas dalam periode kepemimpinan 2017-2022 adalah pembangunan manusia.
Pembangunan manusia ini diterjemahkan Anies di antaranya dengan program memuliakan perempuan, perlindungan anak dan disabilitas. Namun, menurut Abdul Azis, terkuaknya bisnis prostitusi terselubung di Apartemen Kalibata City menunjukkan rencana memuliakan perempuan di RPJMD belum konkret.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya kembali mengungkap kasus prostitusi di Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Dari lokasi, petugas mengamankan empat orang tersangka. Empat tersangka yang ditangkap oleh kepolisian pun memiliki tugas-tugas tersendiri.
Mereka adalah SL (perempuan 50 tahun), IP (perempuan 27 tahun), MP (perempuan 21 tahun), YP (laki-laki 19 tahun). Di tempat yang sama (Apartemen Kalibata City), juga pernah diungkap kasus prostitusi pada Januari 2018 dan juga dalam kurun 2016.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
