REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil menargetkan seluruh tanah Jawa Timur (Jatim) bersertifikat pada 2023 mendatang. Tahun ini bahkan pemerintah provinsi Jatim telah menargetkan agar 1,6 juta bidang tanah dapat bersertifikat.
"Memang masih banyak tanah yang belum bersertifikat. Untuk itu, tahun depan kita usahakan semua tanah Malang Raya dapat bersertifikat lalu 2023 selesai semua," ujar Sofyan di GOR Ken Arok, Kota Malang, Rabu (28/3).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyerahkan 5.153 sertifikat tanah pada warga Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu (Malang Raya). Penyerahan ini diwakili oleh 12 warga Malang di Panggung Utama GOR Ken Arok, Kedungkandang, Kota Malang, Rabu (28/3).
"Hari ini kita menyerahkan 5.153 sertifikat. Coba yang bawa sertifikat diangkat tinggi-tinggi!" kata Jokowi di hadapan audiens di GOR Ken Arok Kota Malang, Rabu (28/3).
Jokowi menerangkan beberapa alasan pemerintah mendorong percepatan proses pembuatan sertifikat tanah. Berdasarkan data yang ada, masih terdapat 126 juta bidang lahan yang belum tersertifikasi di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, yang tersertifikasi baru 52 juta bidang tanah.
"Ini separuhnya saja belum ada," tegas Jokowi.
Setiap tahun, kata dia, hanya 400 sampai 600 ribu tanah yang mampu disertifikasi selama ini. Angka ini masih jauh untuk memenuhi 126 juta bidang tanah yang belum tersertifikasi. Jika tetap menjalankan sistem demikian, Indonesia setidaknya baru bisa mencapai target tersebut sekitar 150 tahun mendatang.
Melihat hal itu, Jokowi pun mendorong Menteri Agraria dan Tata Ruang RI untuk menargetkan setiap tahunnya. Target sertifikat tanah meningkat sejak tahun kemarin, yakni dari 5 juta, 7 juta pada tahun ini dan 9 juta di 2019. Jika tidak tercapai, Jokowi tak segan-segan untuk mencopot jabatan menteri yang memegang wewenang tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika