REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, masalah sengketa tanah sering menjadi hal yang disuarakan warga desa saat kunjungan. Hal ini menjadi masalah karena banyaknya warga yang belum memiliki sertifikat tanah atau lahan.
"Itu yang paling banyak disuarakan. Entah sengketa tanah masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan tetangga, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan pengusaha, BUMN dan sebagainya," ujar Mantan Gubernur Jakarta ini saat penyerahan sertifikat tanah di GOR Ken Arok Kota Malang, Rabu (28/3).
Menurut Jokowi, persengketaan terjadi karena banyak warga yang belum memegang tanda bukti hak hukum atas tanahnya. Padahal kepemilikan sertifikat tanah itu penting untuk nasib warga ke depannya.
Di kesempatan itu, Jokowi juga menyarankan, warga yang sudah memiliki sertifikat tanah untuk memasukannya ke plastik. Kemudian disalin lalu disimpan sebaik mungkin di lemari. Jika hilang, salinan sertifikat setidaknya dapat diurus ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) wilayah masing-masing.
"Kenapa harus diplastik? Itu supaya tidak rusak kalau bocor. Karena selama ini banyak yang rusak terus dimakan tikus akibat tidak disimpan di tempat yang benar," tambah dia.
Selain itu, Jokowi juga mengingatkan bagi warga yang hendak menjadikan sertifikat sebagai jaminan pinjaman. Dia mengaku tak mempermasalahkan hal tersebut, dengan syarat warga sudah tahu kemampuannya. Dalam hal ini sudah mengukur kemampuan membayar cicilan setiap bulannya agar tidak rugi.
Untuk warga yang hendak meminjam uang dengan jaminan sertifikat, dia juga meminta warga agar waspada. Dia berharap pinjaman itu digunakan untuk modal kerja, usaha maupun investasi. Dengan kata lain, bukan dipakai untuk kenikmatan semata seperti membeli mobil atau motor.
"Kalau mau beli, kumpulkan uang dari keuntungan bukan dari pinjaman. Hati-hati sama uang pinjaman," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika