REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum dapat memberikan kepastian tentang kelanjutan rencana perpanjangan jalur mass rapid transit (MRT) fase dua hingga ke Ancol. Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan Japan International Cooperation Agency (JICA) telah menyepakati rute fase kedua hanya akan sampai di Kampung Bandan.
"Yang fase dua kemarin sudah disepakati dari segi lokasi dan sudah ada land acquisition dan ressetlement-nya di Kampung Bandan," kata Sandiaga di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Rabu (28/3).
Hingga saat ini, kata Sandiaga, Pemprov DKI akan fokus pada rute tersebut. Namun, ia tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan rute hingga ke Ancol. Hal ini akan dibahas pada tahap berikutnya. "Nanti akan dibicarakan pada tahap berikutnya tapi fase dua akan berhenti di Kampung Bandan," kata dia.
Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) Andri Yansyah mengatakan Dishubtrans menyerahkan teknis kerja sama perluasan rute kepada PT MRT Jakarta. Ia menyatakan akan mendukung apapun yang menjadi keputusan PT MRT Jakarta. "Karena ini bagian dari upaya peningkatan layanan transportasi. Secara teknis menyerahkan semuanya," ujar dia di Gedung DPRD DKI, Rabu (28/3).
Sebelumnya, Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk menyampaikan harapannya agar rute MRT fase 2 diperpanjang hingga Ancol. Hal itu ditanggapi positif oleh Dirut MRT William P Sabandar yang menyatakan perpanjangan memungkinkan. Namun, pembiayaannya tidak berasal dari pemerintah melainkan berasal dari swasta lewat skema business to business (B2B).
"Mungkin kalau kaya Ancol ya sudah kita B2B. Tapi jangan pakai dana pemerintah, gitu kan. Karena memang nggak ada pendanaannya sampai ke Ancol, sampai Kampung Bandan saja," kata Dirut PT MRT Jakarta William P Sabandar di Jakarta, Selasa (14/11).
Dengan sistem itu, PT Pembangunan Jaya Ancol dapat mengundang pihak ketiga untuk melakukan investasi. "Kan memang kita berharap pihak ketiganya," kata dia.
Namun, sebelum itu diwujudkan, harus ada feasibility study terlebih dahulu. Dari kajian itu akan diperoleh perkiraan biaya dan pembagian tugas masing-masing pihak. "Kita kira-kira gitu. Lebih baik kita tentukan dulu kebutuhan itu. Kalau sudah pemerintah bisa memanggil MRT dan mendiskusikan lanjutnya gimana," ujar dia.
William mengungkapkan, MRT bekerja berdasarkan feasibility study. Dari kajian yang dilakukan, telah ditentukan bahwa Proyek MRT Fase II jalur utara-selatan hanya sampai ke Kampung Bandan. Itu juga terkait dengan pendanaan dari pihak Jepang.
PT MRT Jakarta dan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk juga pernah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (NKB) penggunaan lahan di kawasan Ancol untuk stasiun dan depo MRT Jakarta pada Jumat (3/3). Hal itu dilakukan dalam upaya percepatan pembangunan konstruksi proyek Mass Rapid Train (MRT) Jakarta Fase 2 Bundaran HI Ancol.
Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar, dan Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk., C. Paul Tehusijarana, Jumat (3/3) lalu di Balai Kota Pemprov DKI Jakarta, disaksikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Lebih jauh lagi, NKB menandai perubahan rencana jalur tempuh MRT yang semula hanya melayani Bundaran HI Kampung Bandan, kini menjadi Bundaran HI Ancol Timur dengan perkiraan panjang rute mencapai 13,5 km dengan 12 stasiun bawah tanah.
William Sabandar menyampaikan bahwa perluasan wilayah operasional MRT Jakarta akan mendukung perubahan gaya hidup masyarakat dalam menggunakan transportasi publik. "Akses masyarakat menuju kawasan Ancol akan lebih mudah dan terjangkau," katanya.
Ketika dikonfirmasi mengenai perkembangan terbaru rute fase dua tersebut, William tidak memberikan respons. Sementara, PT Pembangunan Jaya Ancol melalui Corporate Communication Rika Lestari mengatakan, hingga saat ini belum ada pembahasan baik secara internal maupun dengan Pemprov DKI terkait rencana tersebut.
"Belum ada lagi. Nanti kalau ada kami kabari," ujar dia kepada Republika.co.id, Rabu (28/3).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
