REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) secara gamblang menyampaikan transparansi keuangan partai melalui Rekening Gotong Royong sebagai wujud dari partai yang  dikelola secara terbuka dan transparan.

“PDI Perjuangan bukan hanya menjalankan tanggungjawab jalankan fungsi pendidikan politik, kaderisasi, dan agregasi kepentingan rakyat, tapi juga terus meningkatkan akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan keuangan partai,” ujar Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat menerima kunjungan Komisi Informasi Pusat (KIP) di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (28/3/2018).

Turut mendampingi Hasto dalam diskusi dengan KIP diantaranya Wakil Sekjen PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Wakail Sekjen Eriko Sotarduga, Anggota Komisi I Charles Honoris dan Nico Siahaan. Adapun dari KIP yang hadir yakni Wakil Ketua KIP Gede Narayana Sunarkha dan Komisioner KIP Cecep Suryadi.

Hasto mengatakan, dalam pengelolaan keuangan partai melalui rekening gotong royong, sampai saat ini telah terkumpul dalam rekening giro sebesar Rp16 miliar dan Rp724 juta. Kemudian ada dari iuran anggota yang menjadi saldo di rekening BCA dan BRI dengan nominal hampir mencapai Rp33 miliar.

“Saldonya ada di rekening BRI Rp5,9 miliar, dan di BCA Rp16,7 miliar,” jelas Hasto.

Hasto juga menyampaikan bahwa besaran nilai gotong royong iuran anggota dimulai dari Rp10.000 dan setahun minimal tiga kali iuran. Untuk iuran ini, kata Hasto, PDI Perjuangan tak melihat besar kecilnya iuaran, tapi kesungguhan dari kader untuk mau gotong royong dengan kesadaran.

“Kesungguhan dengan kesadaran itu menunjukkan kualitas kekaderan. Dan kami apresiasi dalam kepengurusan partai dan juga jabatan di ekskutif dan legislatif,” terangnya.

Adapun penggunaan uangnya, lanjut Hasto, dikelola dalam kegiatan yang meliputi kaderisasi, pemberdayaan perempuan, kegiatan kemasyarakatan, dan juga pengelolaan manajemen.

“Untuk pendidikan politik yang meliputi kaderisasi 50 persen, pemberdayaan perempuan 10 persen, program kerakyatan 20 persen, dan pengelolaan manajemen partai 20 persen. Dengan sistem kepartaian yang dibangun, kami percaya partai akan  berdaulat dan berdiri di kaki sendiri,” tegas Hasto.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Pusat Gede Narayana Sunarkha mengaku sangat mengapresiasi sistem rekening gotong royong yang diterapkan PDI Perjuangan, sebagai wujud dari transparansi dan keterbukaan informasi yang diamanatkan undang-undang.

“Kami apresiasi PDI Perjuangan karena sudah menjelaskan dengan data yang lengkap. Dapat kami sampaikan bahwa PDI Perjuangan pendukung dan pelaksana UU KIP,” ujar Gede.

Gede juga menjelaskan bahwa posisi laporan keuangan sangat sensitif. Selama ini ada yang bersedia terbuka dan ada juga yang tidak.

“Dan ternyata PDI Perjuangan sudah menginformasikan kepada publik secara gamblang," imbuhnya.

Dijelaskan juga bahwa sifat keterbukaan informasi itu ada yang tersedia setiap saat, kemudian ada informasi berkala, dan ada juga info sertamerta. Ia juga menyampaikan bahwa peran keterbukaan KIP dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diatur dalam UU Nomor 14/2008.

“Dalam hal ini PDI Perjuangan bisa kami jadikan contoh, bagaimana penyampaian yang detail. Sudah lebih dari cukup. Inilah yang ingin kami dapatkan,” tegas Gede.

Pada bagian akhir, ia mengatakan bahwa KIP akan melakukan dua hajatan besar, pertama menyambut pemilu dengan sinergi dalam mengawal penyelenggaraan pemilu yang transparan. Kedua adalah monitoring dan evaluasi yang ujungnya ada pemeringkatan transparansi.

“Kami mengajak PDI Perjuangan untuk bisa ikut berpartisipasi dalam dua acara KIP tersebut,” ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika