REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo memastikan, dengan pemberlakuan KTP-el kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak ada lagi masyarakat yang bisa melakukan pemalsuan. Pemerintah berharapkan semua semua sistem terhubung dengan KTP-el, pada tahun ini.

"Mudah-mudahan tahun ini bisa terkoneksi semua dengan KTP-el. Jadi sekarang sudah tidak mungkin ada nasabah (perbankan palsu)," papar Mendagri usai hadiri acara peresmian samsat digital di Mapolda Metro Jaya, Senin (26/3).

Menurut dia, dengan berjalannya proyek KTP-el yang hampir 97,6 persen itu, setidaknya telah berhasil terkoneksi dengan Korlantas, BNN, Bareskrim, juga di bidang perbankan. "Termasuk 6.300 DPR, dan asuransi," tutur Mendagri.

Sebelumnya diberitakan, Tjahjo menyebut warga Indonesia yang melakukan rekam kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) sudah mencapai sekitar 97,4 persen. Ia mengapresiasi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di seluruh Indonesia yang telah bekerja keras untuk penyelesaikan rekam data KTP-el.

Menurut Tjahjo, sisa warga yang belum melakukan rekam data, adalah mereka yang memiliki KTP ganda. Warga sisanya ini, belum mau merekam data, padahal tahun depan ada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang digunakan dasarnya, KTP-el.

Oleh karena itu, Mendagri memohon kepala desa untuk menugaskan aparatnya. Dengan cara, mendatangi dari rumah ke rumah mendata jumlah penduduk, dan yang belum rekam data KTP-el.

Ikuti Whatsapp Channel Republika