REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA — Calon Wakil Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menggulirkan wacana evaluasi Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) di Jawa Barat. Ini menyusul terjadinya banjir di sejumlah daerah sekitar provinsi itu.
"Harus ada evaluasi RUTR. Izin perumahan atau permukiman tidak boleh serampangan, karena harus memperhatikan kondisi alam sekitar," katanya di sela kunjungannya ke Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Sabtu (24/3).
Meski begitu, kata dia, permasalahan banjir yang sering terjadi di sebagian besar daerah di Jawa Barat tidak bisa diselesaikan sendirian oleh pemerintah provinsi. Penanganan bencara rutin tersebut di berbagai daerah sekitar Jawa Barat membutuhkan koordinasi dan sinergi antarlini pemerintahan.
Dedi Mulyadi. (Republika)
Karena itu, komunikasi Pemprov Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten/kota menjadi penting. kerangka berpikir, strategi dan implementasi penanganan banjir harus seiring sejalan. "Sering sekali saya katakan, kerja sama dan kerja sama. Ini penting agar penyelesaiannya komprehensif mulai dari hulu hingga hilir, dari pemprov sampai pemkab dan pemkot," kata dia.
Selain solusi jangka panjang tersebut, mantan Bupati Purwakarta dua periode itu, juga menawarkan solusi jangka pendek berupa pembangunan tanggul beton berkriteria tinggi dan kokoh. Hal tersebut perlu dilakukan di sebagian besar daerah Jawa Barat yang sudah terlanjur dibangun kawasan pemukiman berdekatan dengan sungai-sungai besar.
Baca: Pemkot Tetapkan Status Tanggap Darurat Banjir Cicaheum
Ikuti Whatsapp Channel Republika
