REPUBLIKA.CO.ID, KUNINGAN -- Pemutakhiran data fakir miskin di Kabupaten Kuningan dinilai sangat penting. Pasalnya, data tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung berbagai program perekonomian masyarakat, terutama dalam upaya pengendalian inflasi daerah.
Plt Bupati Kuningan, Dede Sembada, memerintahkan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan untuk melakukan pemutahiran data perkembangan fakir miskin. Dia tak ingin, data fakir miskin tidak sesuai lagi dengan kondisi riil di lapangan.
"Saya mengintruksikan kepada instansi terkait untuk meng-update data karena setiap tahun fakir miskin di Kabupaten Kuningan mengalami perubahan," tegas Dede,saat acara Forum Grup Diskusi (FGD) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), di Ruang Linggajati, Aula Setda Kabupaten Kuningan, Jumat (23/3).
Dede menyatakan, untuk mengetahui data fakir miskin, maka kepala desa diharapkan memberikan laporan melalui musyawarah desa setiap enam bulan sekali. Dengan demikian, data fakir miskin bisa diketahui secara lebih akurat.
Dede menambahkan, Pemkab Kuningan telah membentuk tim pengendali inflasi daerah (TPID) dalam menekan inflasi. Dia menilai, inflasi bisa ditekan melalui upaya yang dilakukan seacara sinergitas dengan berbagai pihak.
"Dalam menekan inflasi, harus ada keterpaduan dari berbagai pemangku kepentingan agarada sinkronisasi dalam pelaksanaannya," kata Dede
Ikuti Whatsapp Channel Republika
