REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi ) turut mengomentari pernyataan dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang menyebut Indonesia bisa bubar pada 2030 karena tanah di negara ini mayoritas dikuasai pihak asing. Jokowi mengatakan,masyarakat mana pun harus bisa memandang ke depan dengan rasa optimisme.
Jokowi mengatakan, jangan ada rasa pesimis. Dalam melihat masa depan setiap orang harus bisa memberikan sebuah harapan yang lebih baik, khususnya kepada anak-anak muda Indonesia.
"Sesulit apapun tantangan yang ada, sesulit apa pun hambatan yang ada, harus ada rasa optimisme, rasa harapan lebih baik," ujar Jokowi usai menghadiri Rapimnas II Partai Perindo, Rabu (21/3) malam.
Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi, pernyataan Prabowo tersebut justru tak sesuai dengan kenyataan kondisi Indonesia saat ini yang semakin membaik. "Itu perlu ditanya jugakanharus ada kajian ilmiah, analisis. Andakansering baca juga analisis Indonesia oleh orang luarkanoptimisme dibangun orang-orang luar atas perkembangan di Indonesia, oleh pakar-pakar ekonomi tingkat dunialoh ya," jelas Johan di Kompleks Istana Presiden.
Ketua Umum PBNU Said Aqil pun mengatakan bahwa program Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membagikan sertifikat tanah tidaklah salah. Pemberian hak guna bagi pihak asing yang ramai dibicarakan sebenarnya bukan dilakukan pemerintah kali ini. Pemerintahan sebelumnya juga bahkan memberikan hak guna lahan guna menunjang perekonomian.
"Itu kan sudah lama kejadiannya. Pak jokowi sekarang malah cuci piring lah istilahnya, pencuci. Ya kalau sifatnya Prabowo itu warning (peringatan), ya bisa terima, itu baik," ujar Said Aqil di Istana Negara, Rabu (21/3).
Namun, lanjut Said Aqil, untuk menyebut bahwa Indonesia bisa hilang dalam 12 tahun ke depan hal tersebut seharusnya tidak tercetus. Jangan sampai siapa pun termasuk Prabowo pesimis bahwa Indonesia terancam hilang pada 2030.
(Baca juga: Qodari: Pidato Prabowo adalah Pertarungan Wacana)
Ikuti Whatsapp Channel Republika